Login

Siapa Yang Online

Kami Memiliki 41 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini83
Kemarin106
Minggu Ini307
Bulan Ini1487
Keseluruhan141518

Pembelian Premium Dibatasi

BALIKPAPAN - Demi mencari titik terang permasalahan panic buying bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Minyak, Pemkot Balikpapan, Polres Balikpapan, dan Pertamina duduk bersama di rumah jabatan Wali Kota Balikpapan kemarin.

Dalam pertemuan selama dua jam itu akhirnya diputuskan untuk melakukan pemisahan antara kendaraan umum dengan kendaraan besar di atas roda 4. Di samping itu, dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota terkait pembatasan pembelian premium bagi kendaraan.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pembatasan pembelian premium itu bagi kendaraan dinas kecuali truk dinas kebersihan, kendaraan pribadi, angkutan umum dengan pembelian maksimal 25 liter. Sedangkan sepeda motor dan truk yang mengisi solar bersubsidi tak dibatasi. Untuk pengawasannya akan dilakukan pihak kepolisian dan dinas perhubungan.

Alasan memutuskan ini, kata Rizal, karena melihat urgensi. Untuk sepeda motor yang tak dibatasi, karena sistem pencatatan nomor kendaraan yang dilakukan petugas selama ini dinilai efektif.  “Kalau truk ada kendaraan antarpulau, jadi pengawasannya saja yang ditingkatkan. Kami cegah premiumnya saja, karena yang terasa sekali di masyarakat soal itu,” jelasnya. “Kami mohon maaf atas situasi akhir-akhir ini. Kelihatannya sangat ekstrem. Karena itu kami ambil kebijakan tersebut,” ucap Rizal seraya menyebutkan, “Maunya merasakan antre, tapi masih pakai kursi roda,” ujarnya kepada wartawan.

Selain itu, diputuskan untuk melakukan pengkhususan SPBU. Dari 14 SPBU yang ada, setidaknya empat SPBU dilarang melayani kendaraan R-4 ke atas. Rizal menjelaskan, SPBU itu nantinya khusus bagi kendaraan umum yang selama ini melayani truk. Itu berlaku mulai hari ini pada 06.00 Wita.

Dengan adanya keputusan di atas, apakah ada jaminan tak akan sulit lagi mencari BBM? Wali kota menjawab diplomatis. “Ini faktor panik. Orang yang biasanya tak membeli penuh, sekarang membeli penuh, karena malas antre. Kedua, tercampur kendaraan roda empat dan roda enam. Itu mengapa dilakukan keputusan ini, sehingga kepadatannya tak terlalu panjang, yang di mana roda enam kerap menimbulkan macet, dan efeknya ke mana-mana,” terang Rizal.

Sales Manager Pertamina UPms VI Kalimantan Reza Fahlevi menuturkan, pihaknya belum memasukkan keputusan terkait perpanjangan waktu di SPBU. Dia beralasan, dengan aturan yang ada saat ini, tetap akan terlayani. “Kami berupaya semaksimal mungkin, dari aturan yang baru ini mudah-mudahan untuk R-4 dalam kota, saya yakin terpenuhi. Karena secara otomatis bisa tertib antara konsumen solar dan premium,” jelasnya.

Dikatakan, SPBU dalam kota yang bebas dari truk ialah SPBU Stal kuda, MT Haryono (Damai), Gunung Malang, dan SPBU Gunung Guntur. Sementara SPBU khusus untuk R-4 ke atas diarahkan ke SPBU terluar pada jam malam. “Dengan begitu, pengaturan traffic lebih baik,” ungkapnya.

Dia mengatakan, masalahnya panjangnya antrean di SPBU seiring dengan kepanikan rencana kenaikan BBM, dan masih semrawutnya antrean kendaraan di SPBU,  makanya gejolaknya sangat tinggi. Padahal, kuota yang ditetapkan saat ini sudah cukup. Kuota Premium 106.247 kl dan solar 36.740 kl per tahun.  Dengan regulasi ini, kata dia, efektif karena baru pertama kali di daerah Kaltim, di Balikpapan. “Yang menentukan kuota pemerintah (pusat), kami hanya distribusi saja dari kuota itu,” kilahnya. “Masyarakat jangan khawatir, ketersediaan kita aman. Alternatifnya saat ini (gejolak antre panjang), kami memaksimalkan ketersediaan pertamax. Termasuk solar industri. Hari minggu (18/3) lalu, kami tambah tiga kali,” ujarnya. (*/lim/fir/k1)

 

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:
 
Error displaying Captcha
or compatible 'HTML block' Captcha was not installed.