Login

Siapa Yang Online

Kami Memiliki 33 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini68
Kemarin145
Minggu Ini651
Bulan Ini2551
Keseluruhan155235

SOSIALISASI DAN DISEMINASI PRODUK HUKUM BERAKHIR

Kegiatan sosialisasi dan diseminasi produk hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 2 April 2012 itu dilaksanakan di 27 Kelurahan se-Kota Balikpapan, dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2012 di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Kegiatan ini merupakan tugas pokok Pemerintah Kota Balikpapan yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan dinas dan instansi di lingkungan Pemerintah Kota, kepolisian, Pengadilan Agama dan Koalisi Perempuan Balikpapan (KPB). Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pada acara tersebut materi yang disampaikan oleh narasumber adalah tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perda Kependudukan Nomor 5 Tahun 2012, masalah kebersihan, IMB, PBB dan BPHTB serta beberapa Perda lainnya yang terkait dengan pelayanan masyarakat.

Sosialiasi dan diseminasi produk hukum dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan informasi produk hukum yang telah disyahkan DPRD maupun yang masih dalam bentuk Raperda dengan harapan mendapat tanggapan dan saran dari masyarakat demi perbaikan raperda tersebut.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap Undang-Undang dan Peraturan Daerah, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban serta hal-hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa saran dan pendapat dari masyarakat yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Balikpapan diantaranya adalah mengenai pengurusan izin membuka dan memanfaatkan tanah negara (IMTN), dimana masih ada pembiayaan yang diminta oleh petugas di Kecamatan kepada warga (pemohon), masalah KTP sementara serta masyarakat menunggu proses pembuatan e-KTP, serta kepastian tentang kawasan yang dilarang membangun.

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:
 
Error displaying Captcha
or compatible 'HTML block' Captcha was not installed.