Login

Siapa Yang Online

Kami Memiliki 30 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini21
Kemarin103
Minggu Ini686
Bulan Ini1776
Keseluruhan118646

Wujudkan Kesadaran Hukum, Pemkot Akan Gelar Sosialisasi

Dalam rangka menyosialisasikan dan implementasi peraturan perundang-undangan produk hukum daerah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bagian Hukum Setdakot Balikpapan akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Daud Pirade selaku Kepala bagian Hukum Setdakot Balikpapan, kegiatan sosialisasi tersebut akan dibagi dalam dua tahap. “Tahap pertama akan dimulai pada 24 Februari sampai dengan 21 April 2015 di 34 kelurahan se- Kota Balikpapan, dan tahap kedua akan dimulai pada tanggal 27 Juli sampai 23 September 2015,” jelas Daud Pirade.

Menurut Daud Pirade pembukaan sosialisasi tahap pertama akan dimulai di Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan dan berakhir pada tanggal 21 April 2015 di Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara.

“Maksud dari sosialisasi produk hukum ini dalam rangka menyebarluaskan informasi produk hukum kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan menaatinya,” ujar Daud Pirade. Lebih lanjut Ia mengatakan tujuan kegiatan terebut dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga Kota Balikpapan.

Sasaran sosialisasi produk hukum adalah Ketua Rukun Tetangga (RT), tokoh masyarakat dan tokoh agama, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pelaku usaha kecil dan menengah, pemuda karang taruna, PKK dan Kader posyandu kelurahan serta tenaga pendidik.

Materi sosialisasi produk hukum meliputi Perda No. 6 tahun 2014 tentang Izin Gangguan, Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Izin Reklame, Perda No.3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Perda No. 4 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Menurut Daud Pirade yang menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut adalah dinas teknis yang terkait dengan produk hukum yaitu dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan, Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Balikpapan, serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi (Disperindagkop) Kota Balikpapan.

RAKOR BIRO HUKUM SE-KALTIM DAN KALTARA

 

 

DERAWAN, Pemerintah kota balikpapan (bagian hukum) baru-baru ini mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur pada (22-23/10) yakni rapat Koordinasi Bantuan Hukum ser-kalimantan timur dan bimbingan teknis Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia se-kaltim dan kaltara. Adapun keikutsertaan rekan-rekan dari wilayah kaltara dikarenakan belum terbentuknya kantor wilayah kementerian hukum dan ham propinsi kaltara, sehingga untuk sementara kegiatan RANHAM di pusatkan ke pr

Acara dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Asisten I Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Bapak Aji Sayid Fathur Rahman.

Dikatakan pada sambutannya bahwa “secara konstitusional hak hukum setiap warga negara Indonesia dijamin oleh negara, sehingga seharusnya setiap orang yang tersandung hukum seyogyanya mendapat perlindungan hukum atau pendampingan hukum dalam masalah hukum yang dihadapinya. Namun demikian membangun tatanan hukum tidaklah mudah demikian pula halnya dalam melaksanakan norma-norma HAM dalam tugas dan fungsi pemerintah daerah, karena tidak semua aparatur pemerintah mengerti norma-norma HAM yang melekat dalam tugas dan fungsi setiap SKPD.

Pada acara tersebut yang menjadi nara sumber untuk Rakor Bantuan Hukum yaitu Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Timur Bapak Risal Nurul Fitri, SH. dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Samarinda Bapak Jimmy. C. Pardede, SH, MH.

Dalam paparannya Bapak Risal Nurul Fitri dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa kejaksanaan memiliki 10 program prioritas dalam melakukan pekerjaannya yaitu (1).Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa, (2).Bidang Keuangan dan Perbankan, (3).Perpajakan, (4).Minyak dan Gas Bumi, (5).BUMN dan BUMD, (6).Kepabeanan dan Cukai, (7).Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/ABPD-P, (8).Aset Negara/Daerah, (9).Pertambangan dan (10).Pelayanan Umum

Sedangkan yang menjadi nara sumber pada acara Bimbingan Teknis Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yaitu Ibu Eka Juraidah, SH., MH dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Samarinda dan Kabag Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan Timur Bapak Radiansyah, SH., MH

Pada sesi lain Bapak Radiansyah dalam paparannya menyampaikan bahwa manusia memiliki 10 hak dasar yaitu (1).Hak Hidup, (2).Hak BErkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, (3).Hak Mengembangkan Diri, (4).Hak Memperoleh Keadilan, (5).Hak Atas Kebesasan Probadi, (6).Hak Rasa Aman, (7).Hak Atas Kesejahteraan, (8).Hak Turut serta Dalam Kepemerintahan, (9).Hak Wanita dan (10) Hak Anak. (Biro Hukum)

Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Raperda Retribusi Daerah Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009

Bertempat di Cristal room Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah  Kota balikpapan tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu, yang dalam penyusunannya telah rampung dan diserahkan ke DPRD Kota Balikpapan untuk ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan R.I khususnya Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan penetapan struktur dan besaran tarif.

Untuk itu Pemerintah Kota Balikpapan, mengundang staf Kementerian Keuangan R.I yang berada di Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memang membidangi masalah tersebut yaitu Ibu Lenny Mardhiyati,S.E dan stafnya Diyan Adithya untuk memberikan penjelasan sekaligus melakukan koreksi atas struktur dan besaran tarif yang tercantum dalam Lampiran Raperda Retribusi tersebut, agar dalam evaluasi nanti tidak terjadi kekeliruan yang dapat mengakibatkan Perda tersebut dibatalkan. Selain itu hadir pula Ibu Hj.Wahedawati,S.E dari Biro Hukum Provinsi Kaltim yang hadir sebagai narasumber yang melakukan evaluasi terhadap raperda retribusi dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Rapat tersebut mengundang seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi yang ditanganinya, BPMPPT, Bagian Perkotaan serta tidak lupa pula mengundang anggota Banleg DPRD Kota Balikpapan.

Rapat tersebut berlangsung sejak pukul 08.30 pagi hingga pukul 15.00 yang menghasilkan beberapa hal sebagai masukan dan korerksi dari Narasumber. Diantara yang yang mendapat sorotan dari narasumber adalah struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan, biaya cetak KTP dan retribusi parkir, dan beberapa retribusi yang masuk dalam kategori jasa usaha dan perijinan tertentu.

Dalam kesempatan tersebut narasumber dari Kemenkeu.RI mengingatkan bahwa penyampaian Raperda Retribusi yang ditetapkan DPRD harus sudah disampaikan ke Kemenkeu paling lambat 3 (tiga) hari untuk dievaluasi.

 

 

Comments (0)

PEMBINAAN KELURAHAN SADAR HUKUM

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan saat ini melaksanakan Program Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum,  yang dilaksanakan di 12 Kelurahan, baik yang sudah berstatus Kelurahan Sadar Hukum maupun yang masih persiapan menuju Kelurahan Sadar Hukum.

Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-290/2012 yang merupakan implementasi dari pelaksanaan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM yang arah kebijakannya bertujuan memperbaiki substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yaitu yang antara lain melalui pendidikan dan pembinaan diberbagai peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu melalui pembentukan dan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dapat menjadi salah satu solusi yang mampu memecahkan persoalan-persoalan hukum didalam masyarakat khususnya di Kota Balikpapan.

Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan dalam rangka penciptaan supremasi Hukum, dan upaya pemberdayaan masyarakat untuk sadar Hukum serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berprilaku berlandasakan atas Hukum untuk mewujudkan kesadarah Hukum masyarakat akan Hak dan Kewajibannya sebagai warga Kota Balikpapan.

Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum yang di Ketuai oleh Asisten Tata Pemerintahan Setdakot Balikpapan telah dilaksanakan sejak tanggal 01 Oktober 2012 hingga saat ini sudah berlangsung di 6 Kelurahan dari 12 Kelurahan yang ditetapkan sebagai sasaran kegiatan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dengan kategori Kelurahan Persiapan menuju Binaan Sadar Hukum, Kelurahan Binaan Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum.

Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan indikator Kelurahan Sadar Hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yakni pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 90%, rendahnya angka kriminalitas, rendahnya angka penggunaan narkoba, tidak adanya usia pernikahan dini serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan tinggi.

Peserta dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum adalah para kader PKK, Kader Posyandu, Pokdarkum, Dasa Wisma, Ketua-ketua RT, serta paara tokoh masyarakat

Materi yang disampaikan dalam acara pembinaan ini adalah bagaimana peran masyarakat dalam memotivasi warga untuk membayar PBB yang disampaikan oleh narasumber dari Dispenda, upaya menekan angka kriminalitas dan penggunaan narkoba oleh Polresta Balikpapan, Pencegahan KDRT oleh Koalisi Perempuan Balikpapan (KPB), mencegah perkawinan usia dini dari Kantor Kemenag Kota Balikpapan, serta materi tentang Clean, Green and Healthy City dari DKPP Kota Balikpapan.

 

Comments (0)

Pertemuan Berkala JDIH ke-XX Wilayah Timur di Denpasar

Pertemuan berkala Jaringan Dokumentasi Hukum Indonesia Ke-XX Wilayah Timur berlangsung di Sanur Bali Beach Hotel pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2011. Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan Provinsi Bali  yang juga bertindak selaku pembicara. Dalam kesempatan itu Asisten Pemerintahan Provinsi Bali menyampaikan materi berjudul " Upaya Revitalisasi Jaringan dan Dokuemntasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali".

Pertemuan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BPHN Pusat yang pada tahun ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pemprov Bali. Pertemuan ini dihadiri kurang lebih 300 orang peserta yang datang dari seluruh anggota JDIH di Indonesia.

Pertemuan ini banyak membahas tentang jaringan dokumentasi hukum yang merupakan sistem pengembangan informasi bidang hukum, yang bertujuan untuk mempermudah bagi setiap anggota jaringan dalam mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan,dan referensi hukum.

Dari hasil pertemuan tersebut telah disepakati pertemuan JDIH berikutnya akan dilaksanakan di Manado.

Read more: Pertemuan Berkala JDIH ke-XX Wilayah Timur di Denpasar

Comments (0)