Login

Siapa Yang Online

Kami Memiliki 24 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini117
Kemarin114
Minggu Ini231
Bulan Ini1909
Keseluruhan127290

RAKOR BIRO HUKUM SE-KALTIM DAN KALTARA

 

 

DERAWAN, Pemerintah kota balikpapan (bagian hukum) baru-baru ini mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur pada (22-23/10) yakni rapat Koordinasi Bantuan Hukum ser-kalimantan timur dan bimbingan teknis Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia se-kaltim dan kaltara. Adapun keikutsertaan rekan-rekan dari wilayah kaltara dikarenakan belum terbentuknya kantor wilayah kementerian hukum dan ham propinsi kaltara, sehingga untuk sementara kegiatan RANHAM di pusatkan ke pr

Acara dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Asisten I Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Bapak Aji Sayid Fathur Rahman.

Dikatakan pada sambutannya bahwa “secara konstitusional hak hukum setiap warga negara Indonesia dijamin oleh negara, sehingga seharusnya setiap orang yang tersandung hukum seyogyanya mendapat perlindungan hukum atau pendampingan hukum dalam masalah hukum yang dihadapinya. Namun demikian membangun tatanan hukum tidaklah mudah demikian pula halnya dalam melaksanakan norma-norma HAM dalam tugas dan fungsi pemerintah daerah, karena tidak semua aparatur pemerintah mengerti norma-norma HAM yang melekat dalam tugas dan fungsi setiap SKPD.

Pada acara tersebut yang menjadi nara sumber untuk Rakor Bantuan Hukum yaitu Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Timur Bapak Risal Nurul Fitri, SH. dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Samarinda Bapak Jimmy. C. Pardede, SH, MH.

Dalam paparannya Bapak Risal Nurul Fitri dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa kejaksanaan memiliki 10 program prioritas dalam melakukan pekerjaannya yaitu (1).Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa, (2).Bidang Keuangan dan Perbankan, (3).Perpajakan, (4).Minyak dan Gas Bumi, (5).BUMN dan BUMD, (6).Kepabeanan dan Cukai, (7).Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/ABPD-P, (8).Aset Negara/Daerah, (9).Pertambangan dan (10).Pelayanan Umum

Sedangkan yang menjadi nara sumber pada acara Bimbingan Teknis Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yaitu Ibu Eka Juraidah, SH., MH dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Samarinda dan Kabag Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan Timur Bapak Radiansyah, SH., MH

Pada sesi lain Bapak Radiansyah dalam paparannya menyampaikan bahwa manusia memiliki 10 hak dasar yaitu (1).Hak Hidup, (2).Hak BErkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, (3).Hak Mengembangkan Diri, (4).Hak Memperoleh Keadilan, (5).Hak Atas Kebesasan Probadi, (6).Hak Rasa Aman, (7).Hak Atas Kesejahteraan, (8).Hak Turut serta Dalam Kepemerintahan, (9).Hak Wanita dan (10) Hak Anak. (Biro Hukum)

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:
 
Error displaying Captcha
or compatible 'HTML block' Captcha was not installed.