Login

Siapa Yang Online

Kami Memiliki 26 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini56
Kemarin120
Minggu Ini280
Bulan Ini2142
Keseluruhan137392

Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Raperda Retribusi Daerah Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009

Bertempat di Cristal room Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah  Kota balikpapan tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu, yang dalam penyusunannya telah rampung dan diserahkan ke DPRD Kota Balikpapan untuk ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan R.I khususnya Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan penetapan struktur dan besaran tarif.

Untuk itu Pemerintah Kota Balikpapan, mengundang staf Kementerian Keuangan R.I yang berada di Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memang membidangi masalah tersebut yaitu Ibu Lenny Mardhiyati,S.E dan stafnya Diyan Adithya untuk memberikan penjelasan sekaligus melakukan koreksi atas struktur dan besaran tarif yang tercantum dalam Lampiran Raperda Retribusi tersebut, agar dalam evaluasi nanti tidak terjadi kekeliruan yang dapat mengakibatkan Perda tersebut dibatalkan. Selain itu hadir pula Ibu Hj.Wahedawati,S.E dari Biro Hukum Provinsi Kaltim yang hadir sebagai narasumber yang melakukan evaluasi terhadap raperda retribusi dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Rapat tersebut mengundang seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi yang ditanganinya, BPMPPT, Bagian Perkotaan serta tidak lupa pula mengundang anggota Banleg DPRD Kota Balikpapan.

Rapat tersebut berlangsung sejak pukul 08.30 pagi hingga pukul 15.00 yang menghasilkan beberapa hal sebagai masukan dan korerksi dari Narasumber. Diantara yang yang mendapat sorotan dari narasumber adalah struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan, biaya cetak KTP dan retribusi parkir, dan beberapa retribusi yang masuk dalam kategori jasa usaha dan perijinan tertentu.

Dalam kesempatan tersebut narasumber dari Kemenkeu.RI mengingatkan bahwa penyampaian Raperda Retribusi yang ditetapkan DPRD harus sudah disampaikan ke Kemenkeu paling lambat 3 (tiga) hari untuk dievaluasi.

 

 

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:
 
Error displaying Captcha
or compatible 'HTML block' Captcha was not installed.