Login

Siapa Yang Online

Kami Memiliki 34 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini16
Kemarin103
Minggu Ini681
Bulan Ini1771
Keseluruhan118641

Presiden: “Kaltim Berkembang Cepat Sebagai Penunjang Kemajuan Ekonomi Indonesia”

Balikpapan – Peresmian dan ground breaking proyekMasterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kalimantan Timur telah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono, Senin (15/9). Hadir pula Menteri Perhubungan RI dan jajaran pejabat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kedatangan Presiden beserta rombongan ini sekaligus meresmikan Bandar Udara International Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan ground breaking kawasan penunjang kemajuan ekonomi Indonesia seperti Institut Tinggi Kalimantan (ITK) dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Tenggarong.

Melalui pidatonya Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan seluruh pihak yang mendukung proyek MP3EI.“Kini Negara Indonesia telah menunjukan kemajuan ekonomi secara pesat. Menurut versi Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat 10 dunia, dan utamanya Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang menunjang raihan tersebut. Provinsi Kalimantan Timur tumbuh secara cepat dalam memberikan dampak yang positif bagi bangsa kita," ujarnya.

Presiden menambahkan proyek MP3EI merupakan gagasan Presiden tiga tahun lalu tepatnya tahun 2011, dimana dalam gagasan tersebut merumuskan konsep besar membangun bangsa Indonesia kepada masa yang lebih maju melalui Masterplan percepatan dan perluasan ekonomi dan Masterplan pemberantasan kemiskinan. “Pada saat peringatan tiga tahun MP3EI di Jakarta, Jumat pekan lalu, yang dihadiri pula oleh calon Presiden Joko Widodo, saya menerima Laporan perkembangan 45 proyek dari enam gubernur dan meresmikan 21 proyek baru. Selain melaporkan progres pembangunan, pada hari itu juga saya meminta Presiden terpilih Joko Widodo untuk tetap melanjutkan program tersebut," tambahnya.

Program MP3EI diluncurkan pada Mei 2011. Program MP3EI merupakan usaha percepatan pembangunan dengan membagi pusat pengembangan ekonomi di enam koridor seperti Sumatera, jawa, Sulawesi, Bali – Nusa Tenggara, Papua – Maluku dan Kalimantan. Di setiap koridor itu dibangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga dibuat media konektivitas antar – koridor ekonomi dan antarpusat pertumbuhan untuk mempercepat peingkatan kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang menjadi agenda Provinsi Kalimantan Timur dengan membangun ITK dan ISBI melalui rancangan program pemerintah pusat.

Kemudian dalam sambutannya gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak memaparkan program pembangunan dalam rangka mengimplementasikan program MP3EI telah berjalan. Sejauh ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen untuk mewujudkan Kaltim sebagai penunjang kemajuan ekonomi Indonesia. Pembangunan yang telah menjadi agenda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah pembangunan PLN Senipah, ITK, ISBI, Tol Balikpapan – Samarinda dan Bandar Udara Samarinda baru. (hms/ecs)

Comments (0)

BK Akan Minta Keterangan Denny Indrayana

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta keterangan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana terkait pertemuan antara politisi Partai Demokrat, M Nasir, dan terdakwa M Nazaruddin di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur.

”Nanti pukul 12.00 kami akan verifikasi ke Pak Denny karena dia yang mengungkap pertemuan itu. Statusnya Pak Denny sebagai pengadu. Nanti dia juga akan mendatangkan saksi,” kata anggota BK, Fachri Hamzah, di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (13/2/2012).

Fachri mengatakan, pemanggilan Nasir hari ini hanya untuk mengklarifikasi terkait berbagai pemberitaan mengenai pertemuan itu. Pihaknya baru sebatas klarifikasi lantaran belum ada pihak yang melaporkan.

Ketika ditanya di mana letak pelanggaran etikanya, Fachri menjawab, ”Kami belum tahu karena masih menunggu Denny. Nasir mengaku datang untuk melihat adiknya (Nazaruddin) yang sakit,”

Nasir enggan banyak komentar mengenai pertemuan dengan BK. ”Hanya klarifikasi saja. Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami datang sebagai keluarga,” kata anggota Komisi III itu seusai pertemuan.

Sebelumnya, Ketua BK M Prakosa mengatakan, pihaknya melihat ada indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan Nasir. Salah satu indikasi pelanggaran kode etik adalah kunjungan Nasir ke Rutan Cipinang pada waktu yang tidak lazim, di luar jadwal kunjungan.

Nasir menemui Nazaruddin bersama Jufri Taufik, mantan pengacara Mindo Rosalina Manulang, yang kini disebut-sebut telah menjadi pengacara Nazaruddin. Pertemuan itu dilakukan sekitar pukul 23.00. Nasir menyebut datang seorang diri.

Comments (0)

SBY Tepis Keterlibatannya Di Kasus Century

AKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menepis anggapan keterlibatan kerabatnya dalam kasus bail out Bank Century. Saat ramah tamah dengan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012) malam, SBY mengakui bahwa kerabat Ibu Ani Yudhoyono memang nasabah Bank Century, tetapi jauh sebelum krisis ekonomi pada 2008.

"Memang yang bersangkutan menjadi nasabah Bank Century, tetapi jauh sebelum krisis 2008, jauh sebelum kebijakan penyertaan modal sementara," kata SBY.

Menurut SBY, transaksi keuangan tersebut pada Januari 2007, atau hampir dua tahun sebelum bank Century mendapat penyertaan modal sementara (PMS) senilai Rp 6,7 triliun.

"Jadi, disconnect. Tidak ada kaitannya dengan Rp 6,7 triliun yang diaudit forensik. Itu yang dapat saya jelaskan," ujar SBY.

Sebelumnya, dalam laporan BPK ditemukan penyetoran tunai Bank Century cabang Pondok Indah ke rekening HEW yang diduga adalah Hartanto Edhie Wibowo. Ia adalah anggota DPR dari Partai Demokrat yang juga adik kandung Ibu Ani Yudhoyono.

HEW melakukan transaksi pada 25 Januari 2007 di cabang Times Square di Cibubur. Saat itu, Bank Century menyetorkan dana ke HEW senilai Rp 453 juta. Transaksi pun berlanjut pada 30 Juli 2007. Kala itu, uang yang mengalir sebesar Rp 368 juta. Selain itu, terdapat pula transaksi di BII Cabang Mangga Dua pada 22 November 2007 sebesar Rp 469 juta.

Berdasar aplikasi penyetoran ke BCA dan BII yang ditandatangani DW, Customer Service Bank Century Cabang Pondok Indah, dana yang disetorkan berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah. Penyetoran dilakukan AFR, anggota staf pemasaran Bank Century Ccabang Pondok Indah, masing-masing sebesar 45.000 dollar AS, 35.000 dollar AS, dan 45.000 dollar AS.

BPK menyebut, dalam buku catatan mengenai kas valas di Bank Century Cabang Pondok Indah, tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas sejumlah tersebut. Menurut pengakuan saudari AFR, dia juga tidak pernah menerima fisik valas. Kendati demikian, BPK belum bisa menyimpulkan hubungan transaksi dengan kasus Bank Century. Alasannya, BPK merasa belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan. (Tribunnews/Srihandriatmo Malau)

Comments (0)

Jimly Asidiqi :Kasus Antasari Contoh Peradilan Sesat

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie menyoroti penolakan Peninjauan Kembali (PK) Antasari Azhar oleh Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, kasus Antasari merupakan salah satu contoh peradilan sesat.

"Saya sejak awal menyampaikan pendapat bahwa kasus Antasari ini adalah salah satu contoh peradilan sesat," ujar Jimly ketika dihubungi wartawan melalui saluran telepon, Senin (13/2/2012).

Jimly menjelaskan, hal tersebut sudah terlihat sejak awal sehingga sulit untuk diperbaiki pada proses selanjutnya. Menurut dia, sulit untuk mengharapkan PK dikabulkan. "Oleh karena itu, lebih baik terima saja putusan tersebut dan tawakal pada Allah sambil berharap ada perkembangan lain di kemudian hari," jelas Jimly.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Antasari Azhar. Dengan demikian, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjalani hukuman selama 18 tahun penjara. Putusan PK Antasari tertuang dalam No 117 PK/-/2011 dengan diketuai Harifin Tumpa serta anggota Djoko Sarwoko, Imron Anwari, Komariah, dan Hatta Ali, dengan panitera pengganti Mulyadi.

Perkara Antasari sempat kembali menjadi perhatian publik setelah KY menengarai adanya indikasi pelanggaran kode etik. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus perkara pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen hingga kasasi di MA itu dinilai melakukan pengabaian bukti-bukti penting. Bukti tersebut, antara lain, keterangan ahli balistik dan forensik Abdul Mun’in Idris dan baju milik korban yang tidak dihadirkan dalam persidangan.

Untuk mengambil keputusan itu, KY telah meminta keterangan dari beberapa saksi terkait kasus ini, di antaranya ahli forensik Abdul Mun’in Idris; ahli balistik Maruli Simanjuntak; ahli TI (teknologi informasi) dari Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung, Agung Haryoso; dan juga kuasa hukum Antasari, Maqdir Ismail, termasuk tiga hakim yang memimpin sidang.

Namun, MA menolak menjalankan rekomendasi KY karena menganggap keputusan KY itu masuk ranah teknis yudisial dan mengintervensi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. KY pun menuding MA melindungi korps hakimnya. (Tribunnews.com/Imanuel Nicolas Manafe)

Comments (0)

Miranda Jadi Tersangka, Apa Kata Adang

VIVAnews - Suami Nunun Nurbaetie, Adang Daradjatun, enggan mengomentari penetapan Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka kasus cek pelawat. Adang menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus yang menjerat istrinya itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tak ada komentar, itu hak KPK," ujar Adang di DPR RI, Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Apakah Adang gembira melihat kemajuan dan perkembangan yang dilakukan KPK atas penanganan kasus cek pelawat dengan menetapkan Miranda sebagai tersangka?

Adang juga tak mau mengungkapkan perasaannya tentang progres itu. "Ah, nggak ada, itu kan urusannya KPK," kata Adang sembari tersenyum.

Miranda sudah ditetapkan sebagai tersangka suap cek pelawat. Dia diduga bersama Nunun mengatur pemberian 480 cek pelawat senilai Rp24 miliar kepada sejumlah anggota DPR RI periode 1999-2004 berkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. (kd)

Comments (0)