Login

Siapa Yang Online

Kami Memiliki 49 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini84
Kemarin106
Minggu Ini308
Bulan Ini1488
Keseluruhan141519

WANITA BERCERAI WAJIB BAYAR PAJAK

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan wanita yang bercerai menjadi subyek pajak. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewaijan Perpajakan.


Demikian situs Sekretariat Kabinet yang diunggah Minggu, (22/1). Kewajiban itu hanya dijalankan wanita yang bercerai oleh karena putusan pengadilan dan ada perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.


Sehingga, sekalipun hidup terpisah dengan suami karena putusan pengadilan, dia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri. PP ini menggantikan PP No.80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. PP 74/2011 diteken Presiden pada tanggal 29 Desember 2011.


Terhadap wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.


Sedangkan terhadap wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.


PP yang terdiri dari 66 pasal ini, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan.


Dalam PP ini ditekankan, bahwa setiap Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Setelah mendaftarkan diri maka WP akan diberikan NPWP.


PP ini juga mengatur mengenai warisan dari orang yang tidak memiliki NPWP. Seperti tertulis dalam Pasal 3, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari orang yang meninggalkan warisan dan diwakili oleh salah seorang ahli waris; pelaksana wasiat; atau pihak yang mengurus harta peninggalan.


Selanjutnya PP ini mengatur wewenang Dirjen Pajak dalam mengeluarkan dan mencabut NPWP dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), surat ketetatapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, verifikasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan pengenaan rugi fiskal atas kesalahan pengisian SPT.


Kemudian. Pasal 24 PP 74/ 2011 disebutkan, bahwa Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum WP diberikan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Hal itu dilakukan apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi WP.


Surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak. Atau berakhirnya masa pajak, kecuali terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.


Kemudian. Pada Pasal 10 PP 74/2011, disebutkan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukunan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan secara online, wajib disimpan selama sepuluh tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP orang pribadi, atau di tempat kedudukan WP badan.


Pasal 11 PP ini menyatakan, apabila, WP pribadi atau WP badan yang diperiksa tidak dapat menunjukkan buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi dan keterangan lain sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, maka kewajiban dapat dihitung secara jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.


Lalu, PP juga mengatur sanksi. Seperti Pasal 29 ayat (1), menyatakan, WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut baru pertama kali dilakukan.


Namun, menurut Pasal 29 ayat (2) PP ini, WP tersebut melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment:
 
Error displaying Captcha
or compatible 'HTML block' Captcha was not installed.