Login

Siapa Yang Online

Kami Memiliki 22 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini8
Kemarin84
Minggu Ini627
Bulan Ini2606
Keseluruhan130908

KORBAN AKIBAT TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

Pendahuluan
Tindak kekerasan dapat terjadi di ruang publik (alam terbuka) maupun di lingkup rumah tangga yang merupakan lingkungan terkecil terdiri dari : Ayah, ibu, anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan. Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri.[1] Baik media elektronik maupun media cetak sering kali memberi informasi kekerasan yang telah dilakukan oleh suami kepada isteri dengan cara dipukul anggota tubuhnya dan mengancam agar isteri melakukan yang dikehendaki suami. 

Tujuan perkawinan menurut hukum positif ialah membentuk keluarga yang bahagia dan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga adalah masalah privat dan inpersonal karena hubungan antara individu dengan individu yang lain sebagai anggota keluarga. Pada masa sekarang permasalahan yang terjadi di lingkungan rumah tangga bukan hal yang tabu untuk diketahui oleh orang lain (umum).

Arti kekerasan dalam rumah tangga secara umum : Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam lingkup keluarga untuk melukai anggota keluarga yang lain. Adapun bentuknya dapat berupa penganiayaan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual.[2] Objek kekerasan rumah tangga adalah setiap anggota keluarga : Ayah, ibu, anak, saudara dan lain-lain yang menetap di rumah yang bersangkutan. Realitasnya kekerasan rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap isteri. Antara laki-laki dan perempuan ada sitilah jender berasal dari bahasa Inggris. Gender artinya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender adalah hasil konstruksi budaya manusia misalnya pandangan bahwa laki-laki berkuasa, kuat, tegar, berani dan rasionil sedangkan perempuan lemah, lembut, rapuh, penakut dan emosional[3]. Perbedaan gender dalam rumah tangga tidak boleh disalahgunakan dan harus diperhatikan oleh suami maupun isteri sehingga akan melahirkan keadilan antara keduanya. Kalau perbedaan gender disalahgunakan dan tidak diperhatikan oleh suami maupun isteri akan menimbulkan kekerasan baik oleh isteri terhadap suami atau sebaliknya suami terhadap isteri.

Tindak kekerasan oleh suami terhadap isteri tidak terjadi apabila kedudukan suami seimbang dalam rumah tangga. Kalau kedudukan suami lebih tinggi dari pada isteri maka dapat menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korbat akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat luas cakupannya oleh karena itu penulis hanya membahas tindak kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri dalam rumah tangga, faktor penyebab dan hak korban akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga.

 

II. Pembahasan
Tindak kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri, sering terjadi di dalam rumah tangga yang seharusnya tidak terjadi merupakan masalah yang komplek. Yang menjadi korban dalam rumah tangga kebanyakan isteri. Dengan adanya kekerasan oleh suami terhadap isteri dalam rumah tangga menimbulkan masalah sosial tetapi kurang mendapat perhatian karena :

  1. KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup / pribadi dan terjaga privasinya karena persoalan ini terjadi dalam keluarga.
  2. KDRT dianggap wajar karena diyakini bahwa mempermalukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.
  3. KDRT tidak dalam lembaga legal. [4]

Yang dimaksud kekerasan menurut Siti Musdah Mulia : Tindakan / serangan terhadap seseorang yang memungkinkan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. [5] Kekerasan rumah tangga dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan / penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan /atau pemeleratan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kehendak secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

 

Latar belakang kekerasan dalam rumah tangga :

1. Adanya kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan isteri.
Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh menguntungkan suami, gagasan bahwa suami lebih berkuasa dari pada isteri terbangun melalui pengabdian dan sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat khususnya keluarga isteri adalah pelayan suami, obyek seks suami, apapun yang diinginkan harus dilaksanakan.

2. Ketergantungan dan kemandirian ekonomi isteri.
Seorang isteri yang ekonominya bergantung pada suami karena status isteri yang tidak bekerja salah satu faktor yang mendorong suami bertindak semaunya, bahkan melakukan kekerasan terhadap isteri. Dalam tataran fraksinya terkadang kemandirian ekonomi seseorang isteri justru dapat menyebabkan kekerasan terhadap isteri karena adanya sikap cemburu dan rasa curiga dari suami terhadap isteri, akan adanya perselingkuhan ketika ia bekerja atau merasa tersaingi yang dapat berakibat hilangnya anggapan bahwa suami adalah tulang punggung keluarga.

3. Masih adanya kebudayaan patriarkhi yang mengakomodasikan perempuan atas isteri tergantung laki-laki.
Dengan adanya budaya patriarkhi berarti kedudukan laki-laki superior (lebih tinggi) dan kedudukan perempuan inferior (lebih rendah) sehingga menjadi pembenar suami menguasai isteri.

4. Frustasi, keluarga yang suaminya frustasi tidak dapat melakukan kewajiban, belum siap menikah, tidak ada penghasilan tetap dan kebutuhan hidup masih bergantung kepada orang tua. [6]

Menurut penulis unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh menguntungkan suami bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Menurut hukum positif kedudukan suami dan isteri seimbang baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam kehidupan masyarakat.

Apabila di dalam rumah tangga yang bekerja suami dan isteri tidak bekerja maka isteri ada ketergantungan ekonomi pada suami sehingga kedudukan isteri lemah. Ketergantungan dan kemandirian ekonomi isteri dapat menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan suami terhadap isteri apabila suami tidak memahami tentang kedudukan, hak dan kewajibannya. Apabila suami memahami tentang kedudukan, hak dan kewajibannya tidak akan menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan oleh suami terhadap isteri dalam rumah tangga. Budaya-budaya yang bertentangan dengan hukum positif tidak dapat berlaku apabila bertentangan dengan hukum positif.

Menurut Mansoer Fakih selama ini terjadi ketidak adilan gender, antara lain :

  1. Terjadinya marjinalisasi atau pemisahan ekonomi terhadap kaum perempuan. Walaupun tidak semua marjinalisasi perempuan disebabkan oleh ketidak adilan gender, tetapi yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marjinalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender.
  2. Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin yang umumnya pada kaum perempuan. Kebijakan rumah tangga tidak menganggap penting perempuan.
  3. Pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan. Akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan.
  4. Kekerasan (Violance) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang disebabkan perbedaan gender.
  5. Karena peran gender, maka perempuan mengelola rumah tangga lebih banyak dan lebih lama.[7]

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga dapat bermacam-macam bentuknya :

1. Kekerasan fisik (Pyshysteal abous)
Setiap perbuatan yang mengakibatkan sakit, misalnya memukul, melempar, menggigit, menendang, mebenturkan kepala ke tembok dan lain-lain.

2. Kekerasan Psikis dan emosi (psicological mobionale abous)
Kekerasan psikis ialah salah satu bentuk kekerasan domestik yang dapat mengakibatkan menurunnya harga diri seseorang misalnya menampakkan rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik, menyekap, menghina, berbicara keras dengan ancaman.

3. Kekerasan ekonomi (ekonomik abous)
Setiap perbuatan misalnya berupa tindak memberikan nafkah selama perkawinan/membatasi nafkah sekehendak suami, membiarkan isteri siang malam bekerja, membuat isteri tergantung beban ekonominya.

4. Kekerasan seksual (sexual abous)
Yakni setiap yang ditujukan kepada tubuh / seksualitas seseorang bertujuan merendahkan martabat dan integritas misal memaksa melakukan hubungan seksual, mendesak hubungan seksual setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan sex, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk melakukan hubungan sex, memaksa hubungan sex dengan orang lain dan lain-lain.

5. Gabungan kekerasan fisik dan psikologi, ekonomi dan sexual [8]

 

Kekerasan fisik, (pyshysteal abous) dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan :

  1. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan a. Cidera berat, b. tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, c. pingsan, d. luka berat pada tubuh korban dan mati, e. kehilangan salah satu panca indera dan lain-lain.
  2. Kekerasan Fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan a. Cidera ringan, dan b. rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
  3. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukan ke dalam jenis kekerasan berat.

Kalsifikasi yang disebutkan di atas merupakan penggabungan dua jenis tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana pembunuhan dan pidana penganiayaan berat. [9]

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bukan merupakan delik biasa dan bukan delik aduan artinya walaupun telah terjadi tindak kekerasan rumah tangga kalau pihak korban tidak mengadukan ke aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim tidak dapat memroses tindak kekerasan rumah tangga tersebut. Menurut penulis delik aduan dalam tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga sulit dilakukan oleh pihak korban. Biasanya pihak korban enggan untuk mengadukannya kepada aparat penegak hukum. Kalau terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap isteri berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 : Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Selanjutnya di dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan : Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Kepolisian baik di tempat korban maupun di tempat kejadian perkara. Menurut penulis perlu disediakan polisi wanita untuk mengimplementasikan pasal dan ayat tersebut.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur  hak korban :

  1. Perlindangan dari pihak keluarga, kepolisisan, kajaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
  2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
  3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
  4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantusn hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pelayanan bimbingan rohani.

Apabila si korban mengalami tindak kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan cidera berat maupun ringan, luka, memar dan lain-lain berhak mendapat pelayanan medis dari tenaga kesehatan yaitu tenaga yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan di bidang kesehatan. Apabila si korban mengalami kesulitan untuk mengemukakan apa yang telah terjadi karena merupakan masalah impersonal dan merupakan masalah aib apabila diketahui oleh orang lain maka harus ada pelayanan khusus terhadap korban.

Pekerja sosial yang mendampingi korban ialah seorang yang mempunyai kompetensi dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalam praktik dibidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang dialami secara resmi oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang disahkan oleh lembaga yang berwenang dan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 pada tanggal 22 September 2004 merupakan langkah awal dalam pembaharuan hukum. Menurut penulis langkah pembaharuan hukum tersebut harus diikuti dengan pembenahan aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan advokat yang berwenang menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dilakukan oleh suami terhadap isteri. Selain itu harus dilanjutkan dengan langkah yaitu dibangun budaya hukum masyarakat. Dengan adanya pembaharuan hukum diharapkan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kalau hal ini tidak dapat tercapai paling tidak dengan adanya undang-undang tersebut dapat meminimalisir korban tindak kekerasan rumah tangga yang kebanyakan dilakukan oleh sumi terhadap istri.

 

III. Penutup
Tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga yang pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap isteri realitasnya masih banyak terjadi sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT bahwa Peraturan perundang-undangan yang ada belum menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan diadakan pembaharuan hukum di Negara Republik Indonesia diharapkan dapat menjamin perlindungan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap isteri.

 

Ditulis oleh :Drs.Abu Thamrin, S.H,M.Hum

 

Comments (0)

Tanggung jawab Sosial Suatu Kajian Komprehensif

Pendahuluan

Istilah, pengertian dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) selama ini masih selalu menjadi pedebatan yang hangat oleh para pendukung dan para penentangnya. Kedua kutup yang  berbeda  pandangan  tersebut  masing-masing mempunyai argumentasi yang bertentangan satu terhadap yang lain sesuai dengan kedudukan dan kepentingannya.

Salah satu perbedaan tajam yang ada antara lain adalah   mengenai :
- Apakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/TJSP itu berada pada ranah etika (etika bisnis) atau harus berada pada ranah hukum ?
- Apakah TJSP perlu diatur dalam perundangan atau tidak perlu diatur secara formal disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas ?

Pendukung dan penentang TJSP pada dasarnya mempunyai alasan masing-masing, karena latar belakang pencapaian tujuan dan sasaran yang berbeda dalam kepentingan yang berhadapan.

Para  pendukung konsep regulasi maupun penerapan TJSP secara jelas dan tegas, berpendapat bahwa TJSP tersebut sesungguhnya untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, sehingga harus diatur dengan jelas dan tegas. Sedangkan dari para penentangnya, menyatakan tidak perlu diatur dengan tegas, serahkan saja kepada para pelaku.

Ke depan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, apabila dilaksanakan dengan benar, akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Perusahaan yang mampu sebagai penyerap tenaga kerja, mempunyai kemampuan memberikan peningkatan daya beli masyarakat, yang secara langsung atau tidak, dapat mewujudkan pertumbuhan lingkungan dan seterusnya. Mengingat kegiatan perusahaan itu sifatnya simultan, maka keberadaan perusahaan yang taat lingkungan akan lebih bermakna.

Pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam, pasti mengandung nilai positif, baik bagi internal perusahaan maupun bagi eksternal perusahaan dan pemangku kepentingan yang lain. Meskipun demikian nilai positif tersebut dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang akhirnya mempunyai nilai negatif, karena merugikan lingkungan, masyarakat sekitar atau masyarakat lain yang lebih luas. Nilai negatif yang dimaksud adalah seberapa jauh kegiatan perusahaan yang bersangkutan mempunyai potensi merugikan lingkungan dan masyarakat. Atau seberapa luas perusahaan lingkungan terjadi sebagai akibat langsung dari kegiatan perusahaan.

Perusahaan yang pada satu sisi pada suatu waktu menjadi pusat kegiatan yang membawa kesejahteraan bahkan kemakmuran bagi masyarakat, pada satu saat yang sama dapat menjadi sumber petaka pada lingkungan yang sama pula. Misalnya terjadi pencemaran lingkungan atau bahkan menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan lain yang lebih luas.

Pertanyaan-pertanyaan yang timbul adalah :
- Apakah keberadaan perusahaan di dalam masyarakat, mengandung nilai positif dan negatif yang cukup berimbang, sehingga antara manfaat dan kekurangan tidak menyebabkan masalah bagi masyarakat   sebagai pemangku kepentingan?.
- Apakah perimbangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat cukup berimbang dan adil?  Dan apakah tolok ukurnya?
- Apakah perangkat peraturan yang ada relatif cukup mengatur tercapainya perimbangan dengan baik?.

Jadi perusahaan akan mempunyai dampak positif bagi kehidupan pada masa-masa yang akan datang dengan terpeliharanya lingkungan dan semua kepentingan pada pemangku kepentingan yang lain sehingga akan menghasilkan tata kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya para penentang pengaturan dan pelaksanaan TJSP secara formal berpendapat apabila tanggung jawab tersebut harus diatur secara formal, disertai sanksi dan penegakan hukum yang riil. Hal itu akan menjadi beban perusahaan. Beban perusahaan akhirnya akan menjadi beban masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu TJSP sangat tepat apabila tetap sebagai tanggung jawab moral, dengan semua konsekuensinya.

Indonesia sebagai Negara berkembang dan sebagai Negara tujuan investasi internasional serta sebagai Negara tujuan pemasaran produk dari negara maju, sadar bahwa sangat membutuhkan perangkat peraturan yang sifatnya memberi perlindungan kepada kepentingan domestik.

Salah satu yang telah dilakukan oleh Republik Indonesia, dalam rangka melindungi lingkungan dan ekosistem pada umumnya dari upaya pemanfaatan sumber daya alam agar dapat terjaga dengan baik, yaitu dengan mencantumkannya ketentuan TJSP dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru.

Sejak RUU PT disosialisasikan sudah muncul pandangan-pandangan yang saling bertentangan, antara pendukung dan penentang. Konsep CSR, polemik muncul dari dua kepentingan yang berhadapan. Setelah lebih dari satu tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, muncul lagi “perlawanan terhadap Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas”. Hal ini ditandai dengan adanya permohon pembatalan pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Penentangan tersebut didasarkan pada satu perhitungan bisnis, yaitu mengenai beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya beban tanggung jawab sosial tersebut, perusahaan, pengusaha akan mempunyai beban baru yang lebih berat, karena ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat yang harus dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan sebagai berikut :
Pertama, pengusaha akan mencari konpensasi baru dengan alternative melakukan eksploitasi lingkungan secara lebih efektif dan efisien lagi dengan segala dampak negatifnya.
Kedua, pengusaha akan lebih berhati-hati lagi tidak melanggar ketentuan undang-undang yang mempunyai risiko legal dan ekonomi.

Pilihan pertama, akan diambil apabila perhitungan ekonomi menjadi sangat dominan serta kesempatan untuk itu berpeluang besar. Kemungkinan akan menimbulkan beban pada alam menjadi lebih besar. Untuk itu dibutuhkan pengawasan penegak hukum dengan ekstra ketat dan waspada. Sedangkan apabila kemungkinan kedua yang terjadi, akan meningkatkan beban konsumen, tetapi aman bagi perusahaan dan lingkungan.

 

B.     Eksistensi Perusahaan dan Lingkungannya

Pada dasarnya, perusahaan merupakan organ masyarakat yang mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi pemangku kepentingan pada umumnya :

  1. Perusahaan pasti selalu  memenuhi kebutuhan masyarakat, dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan apapun.
  2. Perusahaan mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru.
  3. Perusahaan adalah agen pembaharuan dan penerapan Iptek yang paling efisien.
  4. Perusahaan melakukan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan perusahaan sangat dibutuhkan dan mempunyai nilai yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi  tanpa organ, yang dalam hal ini perusahaan yang mempunyai berbagai fungsi tersebut, masyarakat tidak mungkin tidak harus menerima, baik organ demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, betapa baik dan pentingnya perusahaan, tetap mempunyai dua sisi yang berbeda.

Perusahaan sebagai organ masyarakat mempunyai dua sisi positif dan penting bagi kehidupan dan masa depan manusia, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Tetapi juga mempunyai satu sisi negative, yang menimbulkan dampak negative pada banyak hal. Dari sisi positifnya perusahaan mampu melakukan banyak hal, antara lain :

Pertama, perusahaan selalu menawarkan kebutuhan masyarakat dengan semua konsep inovasinya, yang selanjutnya akan mendorong pembaharuan dan mengadopsi perkembangan Iptek  secara berkesinambungan dan terus menerus yang menciptakan kesejahteraan bersama.

Kedua, perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di dalam masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan juga mampu melahirkan kesejahteraan baru.

Dari aspek sosial dan ekonomi, sudah jelas dimana eksistensi perusahaan (apapun bentuk dan statusnya). Tetapi dari aspek hukum keberadaan perusahaan masih membutuhkan hal utama yaitu legalitas hukum.

Perusahaan legalitas dimaksud meliputi : harus dipenuhi adalah :

  1. Legalitas institusional, yaitu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi badan-badan usaha, apakah berstatus badan hukum atau tidak, harus memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga institusi yang bersangkutan sah menurut hukum.
  2. Legalitas operasional, yaitu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi badan-badan usaha yang bersangkutan, baik yang berbadan hukum maupun badan hukum agar dapat melakukan kegiatan perusahaan (dapat beroperasi secara sah).

 

C.     Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai Suatu Konsep

Perjalanan kehidupan manusia dan kemanusiaan yang panjang, akhirnya menghasilkan suatu kearifan manusia terhadap kemanusiaan dan peradaban serta lingkungannya masing-masing. Dari perjalanan peradaban, sampailah pada satu pemikiran dasar dan kearifan bahwa :

Pertama, bahwa bumi tempat bersama dan sebagai tempat kehidupan  ini adalah suatu tempat yang sudah pada batas kemampuan untuk menampung kepentingan umat manusia sepenuhnya, terutama dalam jangka panjang kedepan.

Kedua, sumber daya alam yang selama ini dieksploitasi menjadi semakin terkikis dan  terkuras pada batas kemampuan alam itu sendiri, karena tidak disertai suatu upaya kebaharuan. Dan juga karena tidak mungkin terjadi kebaharuan, karena sifat alami.

Ketiga, perkembangan dan kemajuan Iptek tidak selalu hanya mempunyai dampak positif saja, tetapi juga mempunyai dampak negatif, termasuk pada pemuliaan alam. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDA pada umumnya. Antara kemajuan Iptek dan pemanfaatannya secara menyeluruh.

Bertolak dari tiga hal tersebut, maka patut dipertanyakan pula, apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi bumi ini dari kerakusan manusia dan perkembangan Iptek?.

Apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan merupakan suatu renungan mendalam?. Renungan baik orang awam, dunia ilmu pengetahuan maupun dunia usaha dan korporasi. Seharusnya ketiga unsur tersebut saling bersinergi untuk mengatasi kesulitan bersama.

Tradisi yang muncul adalah bahwa mengatasi kesulitan dan ancaman alam hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat, yang akhirnya melahirkan kearifan-kearifan lokal. Kearifan lokal yang muncul dapat berkembang terus menjadi kearifan yang lebih luas, atau punah dengan sendirinya.

Manusia sebagai mahluk yang berakal budi, mengembangkan konsep tanggung jawab atas dasar suatu pertanyaan dasar pula, siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap lingkungan masing-masing?.

Berawal dari konsep tanggung jawab pribadi, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan, maka Pasal 1365 KUH Perdata, cukup memadai, bahwa siapapun bertanggung jawab berdasarkan hukum (Pasal 1365).

Pasal 1365 sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Ada satu konsep dasar tanggung jawab tersebut masih berada pada ranah privat. Perkembangan yang terjadi adalah bahwa tanggung jawab tertentu menjadi tanggung jawab kolektif (tanggung jawab bersama).

Pada suatu periode berikutnya konsep tersebut bergeser menjadi tanggung jawab korporasi, karena secara lugas terbukti korporasilah yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga.

Tanggung jawab sosial perusahaan secara mendasar merupakan suatu hal wajar apabila berawal dari pemahaman dasar bahwa perusahaan merupakan organ masyarakat. Sebagai organ, perusahaan pasti mempunyai dampak positif dan negatif.

Persoalan menjadi sulit, karena tidak semua pihak, semua perusahaan dan setiap pemangku kepentingan dengan sadar untuk selalu bertanggung jawab atas setiap akibat yang telah dilakukan.

Secara moral dan secara hukum (perdata dan publik) setiap subyek hukum bertanggung jawab pada semua hal atas perbuatan hukumnya. Tidak seorangpun mempunyai kebebasan tidak bertanggung jawab atas akibat hukum dari perbuatan hukumnya. Dalam hal ini perusahaan adalah suatu subyek (subyek Hukum/Badan Hukum).

Kegiatan yang dilakukan perusahaan di dalam masyarakat juga mengandung dua hal positif dan negatif tersebut. Pada saat dan sepanjang kegiatan perusahaan memang untuk memenuhi kebutuhan dan atau permintaan masyarakat, maka kegiatan tersebut dianggap positif. Akan tetapi kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif apabila mempunyai akibat buruk bagi lingkungan dan faktor-faktor produksi yang lain. Timbulnya dampak negatif itulah yang perlu dan harus diatur agar tidak merugikan masyarakat dilingkungan dan para pemangku kepentingan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), pada dasarnya berawal dari rasa bertanggung jawab secara personal pada suatu lingkungan dunia usaha, yang muncul dari pribadi-pribadi yang peka kepada sesama. Rasa tersebut timbul dan berkembang sebagai suatu yang harus dilakukan mengingat adanya kesenjangan keadaan sosial ekonomi yang tajam, antara unsur tenaga kerja dengan unsur pemilik dan pengurus dalam dunia usaha tersebut.

Berangkat dari keadaan tersebut, lahirnya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berada pada sasaran kewajiban-kewajiban moral. Dari kewajiban-kewajiban moral yang bergerak antara kesejahteraan pada lingkungan tertentu, menimbulkan pula suatu konsep bahwa yang harus diwujudkan adalah kesejahteraan bersama. Hal ini baru menjangkau pada kesejahteraan bersama pada lingkungan perusahaan  masing-masing. Kesejahteraan yang bersifat terbatas, makin meluas yang diikuti oleh gerakan-gerakan yang sama sehingga menjadi suatu konsep positif yang menjadi tanggung jawab institusional. Dalam hal ini perlu dilakukan penerapan TJSP yang meliputi suatu pelaksanaan untuk menerapkan:
- Upah minimal yang pantas untuk hidup layak.
- Keselamatan kerja yang cukup untuk melindungi tenaga kerja.
- Jaminan sosial yang pantas untuk masa depan tenaga kerja dan keluarganya dengan pantas.

Konsep di atas menjadi sangat manusiawi bagi tenaga kerja, masa depan perusahaan. Meskipn demikian lahirlah perkembangan baru atas kesadaran mengenai alam dan lingkungan.

Konsep sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya menjadi sesuatu hal yang berdasarkan kearifan manusia, tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi menjadi kewajiban yang mempunyai tujuan menuju pencapaian kesejahteraan warganegaranya, secara sadar pasti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan TJSP.

Sumber daya alam yang dieksploitasi perusahaan makin lama menjadi makin berkurang daya dukungnya, karena sifatnya yang terbatas dan tidak terbarukan. Hal ini mulai disadari sehingga konsep tanggung jawab terhadap lingkungan juga berkembang. Manusia secara pribadi dalam institusi dan Negara  serentak sadar bahwa lingkungan dan sumber daya alam perlu dilindungi untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan dimasa yang akan datang.

 

D.        Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Secara formal tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan baru diatur pada tahun 2007, yaitu dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam penjelasan resmi dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa ayat (1) Pasal 74 mengandung maksud:
-  Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
-  Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
-  Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Sedangkan mengenai ayat (2) dan ayat (4) dianggap cukup jelas.

Ayat (3) diberi penjelasan sebagai berikut :
-  Yang dimaksud dengan “Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dari ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya tersebut di atas dapat dimaknai bahwa :

- Ketentuan tersebut “hanya” berlaku bagi bidang usaha yang bergerak, dan mempunyai hubungan dengan Sumber Daya Alam. Bagaimana dengan bidang usaha lain yang secara tidak langsung juga mempunyai dampak negative kepada lingkungan?.

-  Bagaimana strata  usaha yang berada dalam UMKM yang jumlahnya banyak dengan dampak yang melebihi satu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas?.

Untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

-  Melakukan sosialisasi membuat pedoman yang lebih operasional, sehingga tidak menimbulkan kesan yang secara hukum menjadi diskriminatif.

-  Melakukan sosialisasi yang mendalam kepada badan usaha sebagai pelaku usaha yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas ikut serta secara sukarela menjaga lingkungan usaha, lingkungan pelanggan dengan baik dan benar, mengingat jumlah mereka jauh lebih besar dengan jangkauan perusahaan yang jauh lebih luas.

 

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

 

Abstract:
Corporation has a great influence as a part of the society, for that reason only, the existence of a corporation will always be apparent in the society. Corporation has a dual function in the society, first it will supply the society with primary, secondary and tertiary needs, secondly corporation has the function as the employment agent, because the corporation needs workers to maintain their operations. To fulfill the society’s need, corporation exploit both nature and people, that exploitation could be harmful and created positive and negative impact toward nature and people. To protect both nature and people from those impacts, a set of legal rule should be created in order to force corporations to developed corporate social responsibility practice into themselves. Tat corporate responsibility is moving from mere a moral responsibility into legal responsibility.


Biodata: 
Sri Redjeki Hartono, Guru Besar Universitas Diponegoro.

Comments (0)

Pengadilan Setujui Pemecatan Karyawan Tanpa Pesangon

Pemutusan hubungan kerja lazimnya diikuti dengan munculnya hak pekerja atas pesangon. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahkan sudah mengatur kondisi-kondisi yang menyebabkan putusnya hubungan kerja beserta rumus penghitungan pesangonnya.

Salah satu alasan PHK yang diatur UU Ketenagakerjaan adalah demi melakukan efisiensi di perusahaan. Kepada pekerja yang terkena pemecatan dengan alasan itu, ia berhak atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang dan kompensasi lain. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 164 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

Itu di atas kertas. Bagaimana praktiknya? Ternyata tidak demikian. Edi Kusnadi, Djaya M Husein dan sepuluh rekannya sesama karyawan Hotel Aryaduta Jakarta harus gigit jari. Mereka tak mendapat pesangon sepeser pun walau dipecat karena alasan efisiensi. Ironisnya lagi, hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta membenarkan kondisi itu.

Disidang dalam dua berkas gugatan terpisah, majelis hakim yang berbeda pula, kompak menjatuhkan putusan. Untuk perkara Edi Kusnadi dkk (9 orang) majelis hakim yang mengadili dipimpin oleh Nur Ali di ruang sidang II. Sedangkan dalam perkara Djaya M Husein dkk (3 orang), majelis hakim diketuai Kartim di ruang sidang I.

Menurut hakim, Edi dkk tidak berhak beroleh pesangon. Sebab, mereka dinyatakan terikat dengan perjanjian bersama yang ditandatangani pada 5 Oktober 2010. Dalam perjanjian bersama itu disebutkan bahwa mereka dipecat karena alasan efisiensi sesuai Pasal 164 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan kompensasi pensiun. Bukan pesangon.

Majelis hakim berpedoman pada Pasal 1338 KUH Perdata dan 1320 KUH Perdata yang intinya menyatakan perjanjian telah sah dan berlaku selayaknya undang-undang bagi kedua belah pihak. Selain itu, hakim juga berpendapat para pekerja tak bisa membuktikan adanya unsur paksaan dalam pembuatan perjanjian bersama itu.

Persoalan bermula ketika keduabelas pekerja itu pada 5 Oktober 2010 dipanggil menghadap manajemen di kamar hotel nomor 310. Pihak manajemen berdalih bahwa panggilan itu ditujukan untuk pelatihan. Pekerja masuk ke kamar itu satu persatu dan tidak boleh didampingi oleh serikat pekerja (SP).

Ketika di dalam ruangan, pekerja disodori surat perjanjian bersama dan harus diteken hari itu juga. Surat itu berisi pernyataan PHK. Untuk meyakinkan pekerja, manajemen mengatakan bahwa uang kompensasi yang akan diberikan, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan dengan jumlah nominal terbaik.

Sontak para pekerja kebingungan karena diharuskan menandatangani surat perjanjian bersama itu. Mereka minta didampingi oleh SP, namun tak digubris manajemen. Jika tidak mau menandatangani maka manajemen mengatakan tidak akan memberikan uang kompensasi. Sejak hari itu, mereka sudah tidak dibolehkan lagi bekerja. “Saya minta didampingi oleh serikat pekerja, tapi mereka (manajemen) tidak memperkenankan,” ujar Edi Kusnadi kepada hukumonline.

Dalam keterpaksaan, pekerja menandatanganinya dan menerima dana pensiun. Sedangkan uang pesangon tidak mereka terima.

Sepekan berselang, manajemen melakukan PHK kepada karyawan lain. Dalam proses PHK itu, pihak pekerja di dampingi SP dan mereka mendapat uang pesangon serta dana pensiun. Peristiwa itu membuat Edi dkk terkejut dan merasa dicurangi oleh manajemen.

Semestinya mereka mendapatkan uang pesangon dan pensiun. Sebab pada perjanjian kerja atau surat pengangkatan yang mereka miliki menyebutkan bahwa pekerja berhak menerima pesangon dan dana pensiun jika dipecat.

“Hakim (putusan) hanya berdasarkan hukum acara formil dan tidak mempertimbangkan asas keadilan (bagi pekerja),” kesal Odie Hudiyanto, kuasa hukum pekerja kepada hukumonline di PHI Jakarta, Rabu (9/11).

Menurut Odie perjanjian bersama 5 Oktober 2010 cacat hukum. Soalnya di satu sisi menyebutkan alasan PHK berdasarkan Pasal 164 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan, tapi tidak untuk pesangonnya. Perusahaan malah hanya memberi pensiun sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama.

UU Ketenagakerjaan, lanjut Odie, memang membolehkan pekerja dan pengusaha membuat kesepakatan yang menyimpang dari UU Ketenagakerjaan. Tapi ada syaratnya, yaitu harus lebih baik alias menguntungkan pekerja. Ia lalu menyitir ketentuan penjelasan Pasal 61 dan Pasal 167 UU Ketenagakerjaan. Ia memastikan pihaknnya akan mengajukan kasasi atas putusan ini.

Comments (0)

IBU TEWAS DEMI MENYELAMATKAN ANAK

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Usia Nia Rahmatullailiyah baru dua bulan, namun ia harus menerima kenyataan pahit ditinggal ibunya, Iva Kurniawati (25) untuk selama-lamanya.

Nia merupakan bayi yang selamat dari kobaran api di Jl Raya Lontar 60, Selasa (15/11/2011) lalu. Saat itu, Nia didekap ibunya, Iva Kurniawati dan neneknya, Uripah di dalam kamar mandi hingga api berhenti berkobar. Beberapa saat setelah api padam, nyawa Iva akhirnya tak dapat diselamatkan.

Sulimah, wanita yang kini merawat Nia mengatakan kondisi Iva lemah sebelum kebakaran ini. Bahkan Iva juga pernah mengalami sesak nafas. “Waktu di rumah sakit dia (Iva) gak muntah-muntah,” katanya.

Apa yang dialami Nia, rupanya berbeda dengan yang terjadi dengan Hadi Kurniawan (26), ayahnya. Kini, Hadi terlihat seperti orang bingung. Tatapan mata Kurniawan kosong dan sering melihat ke arah bawah. “Saya tidak tahu, saya sudah lupa dengan apa yang terjadi kemarin,” kata Hadi Kurniawan lirih.

Sementara itu, adik Kurniawan, Akhmad Choirudin mengatakan akibat kebakaran itu seluruh barang dan bajunya ludes terbakar. Bahkan foto Iva dan keluarganya, juga tak ditemukan. “Semuanya habis. Saya gak tahu kalau di kamera handphone kakak saya ada,” kata Akhmad.

Meski begitu rasa sedih siswa kelas II Instalansi Tenaga Listrik, SMK II Surabaya ini sedikit terhibur. Perwakilan dari tempat sekolah Choirudin datang mengunjunginya. Saat itu mereka memberi Choirudin baju dan keperluan sekolah.

Terpisah, Kapolsek Lakasantri Kompol Kuncoro menjelaskan hingga saat ini baru empat warga yang sudah diperiksa terkait kebakaran itu. Sedangkan, saksi dari korban belum diperiksa. “Mereka masih dalam kondisi berduka,” kata Kuncoro di Mapolsek Lakasantri.

Comments (0)

PENSIUNAN PNS RAWAN PENIPUAN

PT Taspen (Persero) mengingatkan para mantan PNS untuk berhati-hati. Hal ini lantaran banyaknya aduan ke perusahaan terkait penipuan yang mengatasnamakan perusahaan asuransi miliki pemerintah tersebut atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sekretaris Perusahaan Taspen, Wiharto, mengatakan aksi penipuan dilakukan oleh oknum yang bernama Widiantoro dan kawan-kawan. Mereka telah melancarkan aksinya sejak beberapa tahun silam dan belum tertangkap. Modus operandi pelaku belum berubah, yakni calon korban yang merupakan pensiunan dijanjikan akan mendapat dividen dari Taspen hingga Rp50 juta.

Namun, janji pemberian dividen tersebut disertakan syarat harus mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening yang disebutkan oleh pelaku. Menurutnya, korban bukan hanya kalangan pensiunan PNS tetapi merambah ke pensiunan BUMN dan swasta. “Berbagai usaha yang kami lakukan seperti membuat pengumumam di media massa dan melaporkan ke pihak berwajib belum juga membuahkan hasil,” kata Wiharto, Rabu (9/11).

Lebih jauh, dia mengimbau agar para pensiunan berhati-hati atas maraknya penipuan seperti ini. Bagi pensiunan yang dibayarkan melalui perbankan, nomor rekeningnya sudah ada dalan data base Taspen. Jika ada kaitannya dengan hak pensiun, pembayaran akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing, tidak ditelepon secara individu.

“Jika ada telepon dengan janji pembagian dividen atau sejenisnya, pensiunan diharapkan menghubungi Humas PT Taspen di 021-4241808 atau telepon layanan bebas pulsa di 0800 1222333,” sarannya

Comments (0)