Login

Siapa Yang Online

Kami Memiliki 21 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini56
Kemarin120
Minggu Ini280
Bulan Ini2142
Keseluruhan137392

PERTEMUAN SBY, DAN DPR USAI WARTAWAN DIUSIR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden (Wapres) Boediono, dan pimpinan DPR RI bertemu di Wisma Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2011), siang, membahas mengenai solusi atas penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Rapat berlangsung tertutup dan wartawan tidak diperkenankan mendekati Wisma Negara yang terletak di dalam kompleks Istana Kepresidenan itu.

Beberapa wartawan yang hendak mendekati Wisma Negara diusir oleh dua orang petugas Sekretariat Negara (Setneg). Ini membuat para wartawan menjauh dari Wisma Negara. Alhasil para wartawan hanya bisa melihat mobil para pimpinan DPR RI itu meninggalkan Wisma Negara dari jarak sekitar 50 meter.

Pimpinan DPR RI yang hadir antara lain Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung (Fraksi PDIP) dan Priyo Budi Santoso (Fraksi Golkar). Sebelum pertemuan, Pramono kepada wartawan mengiyakan pertemuan dengan Presiden dan Wapres membahas mengenai BPJS.

Sebelumnya pembahasan RUU BPJS buntu di DPR. Makanya ada usulan pembahasan RUU ini diundur hingga selesai masa reses DPR bulan depan. Kebuntuan RUU ini terutama menyangkut soal penyatuan 4 perusahaan BUMN yakni Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri menjadi satu perusahaan.

Sebelumnya, pimpinan DPR juga pernah mendatangi Wapres Boedionodi Istana Wapres untuk membahas pembahasan RUU BPJS ini.

Comments (0)

100 POLITIKUS POPULER DUNIA

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Kontroversi yang kerap muncul terkait Menteri Kominfo Tifatul Sembiring ternyata berhasil menaikkan namanya di jajaran teratas 100 politisi terpopuler di dunia dengan pengikut terbanyak di social network (media sosial).

Eksisnya, Tifatul di media sosial membuat dirinya sebagai politisi terpopuler di dunia dengan memiliki pengikut terbanyak di media sosial, menurut situs pencatat statistik sosial media, http://www.famecount.com/

Situs pencatat statistis sosial media, Famecount.com,dalam kategori top Social Network Stars, Worldwide, Politics / all, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada di urutan 24.

Famecount.com mencatat dialah satu-satunya orang Indonesia yang bertengger di 100 besar politisi yang eksis di media sosial.

Tifatul Sembiring tercatat memiliki 207,219 Facebook Fans. Untuk Twitter, Tifatul memiliki pengikut  sebanyak 237,281  Followers.

Untuk per harinya, per 18 Juli 2011, fans FB Tifatul bertambah 53. Sedangkan di media sosial twitter 286 followers. Tifatul mengalahkan sejumlah politikus ternama Indonesia lainnya, termasuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Politikus Indonesia berikutnya yang tergolong top Social Network Stars, Worldwide, Politics / all, adalah Prabowo Subianto yang bertengger di urutan 110. Prabowo Subianto tercatat memiliki 98,878 Facebook Fans dan 1,609  Twitter Followers.

Adapun di urutan pertama, nama Presiden Amerika Serikat Barack Obama tercatat paling top di media sosial, dengan 22.056.631 facebook Fans, 9.193.299 twitter followers dan 162.701.678 youtube views.

Comments (0)

DRAF RUU PEMILU AKHIRNYA DISAHKAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Draf Rancangan Undang-undang Pemilu akhirnya disahkan setelah melalui rapat paripurna DPR. "Apakah draf RUU Pemilu disepakati untuk menjadi RUU Pemilu," tanya Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa(19/7/2011).

"Setuju," jawab anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Sementara itu Badan Legislatif (Baleg) sendiri akan membahas dua hal yang belum disepakati sembilan fraksi tentang perubahan atas RUU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD.

"Alangkah baiknya kalau energi itu dihabiskan untuk berdebat di Baleg. Oleh karena itu saya usulkan draf Baleg kita terima dengan catatan-catatan yang ada, yang pertama ambang batas dan kedua mengenai konversi kursi karena perbedaannya belum disepakati," jelas Pramono.

Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono dalam kesempatan itu juga memaparkan dua poin yang hingga saat ini belum mencapai titik temu. Pertama mengenai besaran ambang batas parlemen dan konversi suara.

Dalam draf alternatif yang disusun, ambang batas parlemen ditentukan menjadi dua opsi. Pertama, parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara tiga persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR, DPRD dan DPD.

"Setiap fraksi tetap memiliki pendirian yakni Partai Demokrat 4 persen, Golkar 5 persen, PDI Perjuangan 5 persen, PKS 3-4 persen, PAN 2,5 persen, PPP 2,5 persen, PKB 2,5 persen, Fraksi Gerindra 2,5 persen, Hanura 2,5 persen,"jelasnya.

Opsi kedua, setiap parpol harus memenuhi ambang batas sekurang-kurangnya 2,5-5 persen untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, DPRD dan DPD. Opsi terhadap angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 3 persen dan 2,5-5 persen, tidak dibahas sama sekali di rapat paripurna tersebut.

Menurut anggota Badan Legislasi Viva Yoga Mauladi, tidak dibahasnya dua opsi tentang angka PT karena sudah diputuskan dalam rapat konsultasi antara Baleg dengan pimpinan DPR RI.

"Karena sudah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan dewan dengan Baleg, maka dua opsi tersebut tidak dibahas. Semua aspirasi dari fraksi-fraksi diakomodir. Tidak ada yang untung, tidak yang rugi," jelas Viva.

Ia menambahkan, dalam Pansus RUU Pemilu, barulah akan dipertajam soal angka PT tersebut. "Nanti akan dibahas detailnya di Pansus," tutup Viva.

Comments (0)