Berita

Peraturan Baru

Lihat Semua
Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
PERWALI
Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemasangan Dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah
PERWALI
Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 660.1/0459/dlh Tentang Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (Hpsn)Di Kota Balikpapan Tahun 2024
SE
Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 270/81/pem Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional
SE

img

14-06-2023

Monev Tim Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim

Rabu, 14 Juni 2023 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan Ibu Elyzabeth E.R.L Toruan menerima kunjungan kerja tim Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan Kerja ini dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kota Balikpapan. 

Dalam kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ibu Puji Astuti, menyampaikan kembali pentingnya pengisian pendataan dan evaluasi pengelolaan JDIH sebagai bentuk pembinaan, pengembangan sekaligus monitoring terhadap anggota JDIHN di Kabupaten/Kota yang juga merupakan  tugas dari Biro Hukum Provinsi selaku Pembina JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengetahui perkembangan dan juga permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan JDIH anggotanya.

Pada kesempatan ini juga tim Biro Hukum Setda Propinsi Kalimantan Timur melihat secara langsung sarana dan prasarana pendukung pengelolaan JDIH di Bagian Hukum Kota Balikpapan, diakhir kunjungannya Ibu Puji Astuti  mengingatkan kembali perlunya koordinasi dan konsultasi kepada sesama anggota pengelola JDIH baik tingkat Provinsi maupun Nasional untuk memperoleh referensi pengelolaan JDIH yang lebih baik lagi, dalam rangka penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerahnya masing-masing. (Bag.Hukum/Noi)


Kembali
Share

Link Terkait