Berita

Peraturan Baru

Lihat Semua
Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
PERWALI
Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 400.14.1.1/1879/e/setda Tentang Penyampaian Tema, Logo, Panduan Identitas Visual Dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026
SE
Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 100.3.3.3/220/2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-465/2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026
PROPEMPERKADA
Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027
PERWALI

img

14-03-2023

RAKOR PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH KALTIM TAHUN 2023.

Balikpapan- Selasa, 14 Maret 2023 Bagian Hukum Kota Balikpapan mengikuti Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diadakan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Timur bertempat di Hotel Aston Samarinda.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jariangan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Bapak Sofyan, dihadiri oleh Perwakilan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Kaltim, Kabupaten/Kota serta Sekretaris DPRD di Wilayah Kalimantan Timur, dalam kesempatan ini sebagai Nara sumber adalah Bapak Nofli, Bc. I.P., S.Sos., S.H., M.Si selaku Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Bapak Nofli selaku Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional meminta kepada pengelola Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Wilayah Kalimantan Timur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dokumen dan informasi sehingga dapat lebih baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jariangan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tutup dengan sesi tanya jawab serta testimoni perwakilan Biro Hukum Propinsi Kaltim, Ibu Astuti terkait dengan Pengembangan JDIH di Propinsi Kaltim. (Bag. Hukum/dh)  



Kembali
Share

Link Terkait