Peraturan Baru
Lihat SemuaPeraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
PERWALIPeraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemasangan Dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah
PERWALISurat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 660.1/0459/dlh Tentang Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (Hpsn)Di Kota Balikpapan Tahun 2024
SESurat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 270/81/pem Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional
SE
18-10-2021
Pemkot Balikpapan Berkomitmen Bangun Pemerintahan Yang Responsif Gender
BALIKPAPAN - Kota Balikpapan menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama. Ini adalah penghargaan yang diberikan Kementerian untuk pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap penerapan pembangunan dalam rangka pemberdayaan perempuan yang responsif gender.
Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sri Wahjuningsih, penghargaan ini memang pertama kalinya diterima Balikpapan.
Kendati penghargaan sudah ada sejak lama, namun baru di 2021 ini Balikpapan berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan. Ia menjelaskan, salah satu indikator kelembagaan yaitu adanya komitmen.
"Komitmen ini dalam bentuk regulasi. Sejak 2019 Pemerintah Kota Balikpapan berusaha menggali potensi. Dimana sebenarnya sudah memiliki komitmen," katanya Minggu (17/20/2021).
Saat ini regulasi telah tertuang dalam bentuk Peraturan Wali Kota tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah. "Memang belum peraturan daerah. Namun itu menjadi rencana kedepan," jelasnya.
Ditambahkan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dr. Syafaah, saat ini perangkat daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan juga dilatih untuk responsif gender. Termasuk perencanaan penganggaran juga responsif gender melalui beberapa sub bagian program di perangkat daerah.
"Juga komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak. Saat ini Balikpapan juga cukup baik menuju kota layak anak. Pemberdayaan perempuan juga jadi indikator. Bagaimana pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan perekonomian," urainya.
Menurutnya penganggaran yang responsif gender ini sudah mulai dilakukan sejak 2019 dan 2020. Pelaksanaan di tiap perangkat daerah kini mencapai 64 persen. "Mereka sudah menyusun berdasarkan pelatihan yang diberikan sejak 2019," jelasnya.
Ia bersyukur karena ini juga dengan peran serta kepala daerah yang berkomitmen. Serta seluruh perangkat daerah. Ke depan diharapkan bisa menyasar organisasi masyarakat.
"Jika nantinya kita sudah berhasil ke organisasi masyarakat juga maka poin yang kita dapat juga bisa lebih tinggi lagi," katanya.
Salah satu hal yang juga menjadi bukti pemerintah kota Balikpapan telah berkomitmen terhadap pemerintahan yang responsif gender seperti adanya area menyusui dan bermain anak. (diskominfo/ cha/mgm)
