BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan, Senin (26/7/2021), menerima kunjungan Menteri Kordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhajir Effendi. Kedatangan ini antara lain untuk memastikan ketersediaan vaksin dan obat-obatan Covid-19 di Kota Balikpapan.
Menteri dan rombongan sebelumnya sempat berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, serta perwakilan unsur forkopimda. Rombongan juga menuju Gudang Instalasi Farmasi Kota (IFK) Balikpapan.
Saat mengunjungi gudang IFK, menteri didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Andi Sri Juliarty. Dalam tinjauannya itu, menteri Muhajir meminta agar stok vaksin untuk dosis kedua yang tersedia diprioritaskan untuk vaksin dosis pertama.
"Tadi saya ke gudang, ada cadangan vaksin yang nanti dilaksanakan TNI, Polri dan PUPR. Saya minta Dinkes untuk menyuntikkan vaksin ini sebagai vaksin pertama," kata menteri Muhajir.
Ia juga berjanji akan menyampaikan hasil kunjungan ini, agar nantinya Balikpapan dan Kaltim bisa mendapatkan pasokan vaksin yang cukup. Terlebih karena penyebaran kasus di Kaltim, menurutnya cukup tinggi.
Ia pun menyebut, realisasi vaksin masih 22 persen untuk dosis satu dan 10 persen dosis dua. Sehingga ia meminta agar vaksin satu segera dilakukan menggunakan stok vaksin yang ada. "Nanti vaksin tahap kedua akan kita atur lagi," katanya.
Menurutnya, cadangan vaksin yang ada di gudang IFK besok (27/7/2021) sudah habis. Pelaksanaannya juga melibatkan TNI, Polri dan juga BIN, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. "Dengan begitu ada keterlibatan lembaga-lembaga tertentu dalam percepatan vaksinasi," katanya.
Selain vaksin, ketersediaan obat-obatan Covid-19 juga jadi perhatian menteri. Karena jumlahnya yang terbatas di Balikpapan, sama dengan di nasional. Dia menyebutkan obat antivirus yang tersedia tinggal 80 tablet dan 300 tablet. Dia berjanji akan mengordinasikan dengan pemerintah pusat agar ada kepastian tentang penyediaan obat-obatan.
"Karena saat ini kebijakan untuk orang bergejala ringan dan tanpa gejala bisa melakukan isolasi mandiri. Maka obat-obat antivirus hanya disediakan di rumah sakit. Rupanya kemudian yang isolasi Mandiri ada yang naik menjadi gejala sedang dan berat," ungkapnya.
Dengan begitu pasien tersebut juga membutuhkan antivirus. Meskipun ada APBD yang disiapkan untuk belanja obat-obatan ini, tentu saja anggaran masih terbatas.
"Karena itu akan kita bahas di tingkat pusat untuk antisipasi kemungkinan adanya kenaikan status kesehatan, dari semula OTG atau gejala ringan menjadi sedang atau berat," tegasnya. Dirinya pun mengingatkan, sebaiknya obat antivirus juga disediakan di tiap puskesmas. (diskominfo/ cha/mgm)
