Berita

BALIKPAPAN - Pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dilaksanakan Jumat (16/7/2021) melalui video conference atau zoom.

Forum tersebut dihadiri Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Perangkat Daerah lingkungan Pemkot Balikpapan, DPRD Kota, Rektor Perguruan Tinggi di Balikpapan, LPM Stabil dan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota mengungkapkan, visi RPJMD 2020-2026 adalah terwujudnya kota Balikpapan yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman.

"Visinya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan SDM berkualitas tinggi. Juga berharap menyediakan infrastruktur kota yang memadai. Juga kota berwawasan lingkungan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif," terang wali kota.

Menurutnya ada sembilan prioritas pembangunan RPJMD 2021-2026. Pertama, birokrasi pemerintahan, kesehatan dan pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, ketersediaan air minum, penanggulangan banjir, juga nyaman lingkungan dan sosial. Selanjutnya Balikpapan sebagai kota MICE dan pariwisata, serta Revitalisasi Perusda.

"Para OPD saya minta dapat program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi. Juga prioritas pembangunan RPJMD 2021-2026 ini," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

Ia menyampaikan gambaran umum; gambaran keuangan daerah; permasalahan dan isu strategis; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi arah kebijakan, program pembangunan daerah, serta penetapan indikator kinerja daerah.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya setelah bekerja sesuai dengan ketentuan Permendagri. Sejak dilantiknya wali kota, pihaknya diberi waktu 40 hari kerja untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD.

Bappeda dan seluruh Perangkat Daerah juga sudah menyelesaikan rancangan teknokratik RPJMD. Sehingga saat pelantikan wali kota, rancangan teknokratik ini tinggal disinkronkan dengan visi misi dan program prioritas wali kota terpilih.

Ia menjelaskan, kondisi perekonomian Kota Balikpapan, di masa Covid-19 ini mengalami kontraksi cukup dalam. Pertumbuhan berada di -0,9. Kendati jika dibandingkan dengan nasional maupun provinsi, Balikpapan masih relatif lebih bagus.

"Tapi kita tidak boleh berbangga dengan kondisi ini karena bagaimanapun adalah minus. Artinya tidak terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik di kota Balikpapan," jelasnya.

Kemudian untuk pertumbuhan PDRB perkapita, juga sama, di angka -2,46. Inflasi bisa terjaga di angka di bawah 5 persen. Target Bappeda di RPJMD sebelumnya sampai 2021 adalah +-5. Kendati inflasi bisa terjaga diangkat relatif lebih kecil.

Tingkat kemiskinan Kota Balikpapan juga paling rendah di Kaltim dan Indonesia. "Namun kita perlu waspada, karena meski 2,57 persen, tapi secara jiwa jumlah cukup besar. Yaitu 17.020 jiwa," katanya.

Pemerintah Kota Balikpapan juga sudah melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk melakukan proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan berpengaruh pada RPJMD.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021-2026, kami proyeksikan 3 persen di 2021, dari -0,69 persen. Kita berharap semoga bisa tercapai. Karena sektor pembangunan RDMP sangat mendukung," terangnya.

Untuk 2022 diproyeksikan 5 persen, kemudian 2023, 2024, dan 2026 pihaknya mencoba membuat proyeksi optimis terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski tetap memperhatikan faktor yang mempengaruhi.

"Pendukung yakni berlanjutnya proyek RDMP Balikpapan di 2022 dengan diikuti penambahan kapasitas industri dan pengolahan. 2023 dan 2024, diharapkan setelah dia berproduksi secara penuh bisa memberikan multiplier effect kepada Kota Balikpapan dan mampu menyerap tenaga kerja. Juga peningkatan ekonomi kota. Termasuk juga menarik investasi di luar," urai Agus.

Jika IKN tetap berlanjut, apalagi dokumen perencanaan, menurut Bappenas sudah disusun. Harapannya di 2023 sudah ada kegiatan operasional di lapangan. "Maka pembangunan IKN kami harap bisa jadi pendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dengan wali kota baru diharapkan Kawasan Industri Kariangau bisa optimal dan dikembangkan. Dengan mengoptimalkan perusda sebagai salah satu program prioritas.

Tentunya juga harapan agar Covid-19 segera pulih. Untuk menguatkan kembali permintaan domestik. Lainnya, adalah penguatan infrastruktur lintas Kalimantan. Juga program jaringan gas untuk rumah tangga. "Semua ini kami harapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia melanjutkan, harga komoditas batubara yang fluktuatif menurutnya bisa menjadi tantangan yang patut diperhatikan. serta Migas dan pemeliharaan. "Termasuk kalau RDMP beroperasional, proyek konstruksinya kemungkinan berakhir. Yang paling mengkhawatirkan adalah belum berakhirnya pandemi Covid-19," kata dia.

Pihaknya menyusun proyeksi APBD 2021 sampai 2026. Disusun mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian masyarakat, dan potensi DBH. Selanjutnya, untuk permasalahan dan isu strategis, bersumber dari nasional, provinsi, dan internasional. (diskominfo/ cha/mgm)