Peraturan Baru
Lihat SemuaPeraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
PERWALIPeraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemasangan Dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah
PERWALISurat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 660.1/0459/dlh Tentang Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (Hpsn)Di Kota Balikpapan Tahun 2024
SESurat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 270/81/pem Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional
SE
21-11-2022
Pembinaan Dan Evaluasi Kelurahan Sadar Hukum Oleh Kemenkumham Kanwil Propinsi Kaltim
Balikpapan- Dalam Rangka mewujudkan Kelurahan Binaan menuju Kelurahan Sadar Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan bekerja sama dengan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan Pembinaan serta Evaluasi Kelurahan Sadar Hukum di Kota Balikpapan.
Kegiatan berlangsung sejak tanggal 14 Nopember s/d 16 Nopember 2022 dan langsung menyasar di 6 Kelurahan yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan Binaan yaitu : Kelurahan Prapatan, Kelurahan, Margo Mulyo, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Damai Baru dan Kelurahan Manggar Baru.
Nara Sumber kegiatan ini adalah Ibu Eka Juraidah Penyuluh Hukum Madya, Bapak Malik Ibrahim Penyuluh Hukum Madya, Ibu Noerhana Dewie Penyuluh Hukum Muda dan Bapak Hary Prabowo Penyuluh Hukum Muda Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Timur.
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kelurahan Sadar Hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga memberikan semangat kepada Kelompok/Keluarga Sadar Hukum yang telah terbentuk akan tujuan dari Pembentukan Keluarga/Kelompok Sadar Hukum dimaksud, serta untuk mengevaluasi sejauh mana Kelompok/Keluarga sadar hukum berjalan dan permasalahan yang dihadapai selama perjalanannnya.
Kami harapkan dengan adanya kegiatan ini serta arahan dan masukan dari Penyuluh Hukum Kemenkum HAM Wilayah Kalimantan Timur dan Peran Aktif Kelompok Sadar Hukum yang telah terbentuk kedepannnya dapat menjadi Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana Surat Edaran Nomor : PHN-HN.05.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Surat Edaran Nomor : PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. (Bag.Hukum/dh)
