Peraturan Baru
Lihat SemuaPeraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
PERWALIPeraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemasangan Dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah
PERWALISurat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 660.1/0459/dlh Tentang Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (Hpsn)Di Kota Balikpapan Tahun 2024
SESurat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 270/81/pem Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional
SE
10-03-2023
Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Oleh Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur
Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 7 Maret sampai dengan 9 Maret 2023.
Pada kegiatan harmonisasi ini menghadirkan 4 nara sumber perancang dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yaitu Ibu Edang Siskalia Endah Purwanti (Perancang Ahli Madya), Ibu Verawati (Perancang Ahli Muda), Bapak Abdan Syakur (Perancang Ahli Pertama) dan Ibu Maria Kristi Ningrum (Perancang Ahli Pertama).
Harmonisasi hari pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2023 di Ruang Rapat 2 Balai Kota dengan materi harmonisasi rancangan peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang diusulkan oleh DPMPTSP dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
Harmonisasi hari kedua pada tanggal 8 Maret 2023 dilaksanakan di Ruang Rapat 2 Bappeda Litbang Kota Balikpapan dengan materi pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang diusulkan oleh BKAD. Pada sesi selanjutnya, kegiatan harmonisasi membahas mengenai Rancangan PeraturanWali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Jadwal Retensi Arsip menjadi penutup dalam rangkaian kegiatan Harmonisasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat 2 Bappeda Litbang. Perangkat daerah pengusul mengikuti dengan baik kegiatan harmonisasi dan akan segera menindaklanjuti saran dan masukan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait Hasil Harmonisasi Raperwali yang telah disampaikan.
