Berita

BALIKPAPAN, 19 Oktober 2026 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/kota terus memperkuat pengelolaan layanan informasi hukum melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas dan Keaktifan Pengelolaan JDIH Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tepian II, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola JDIH dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mutakhir, serta mudah diakses masyarakat. Pembinaan juga difokuskan pada peningkatan kualitas pelaporan melalui sistem e-Report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Dalam bimbingan teknis tersebut, peserta memperoleh empat materi yang mencakup kebijakan dan evaluasi pengelolaan JDIH, pemantauan website, integrasi dalam pemerintahan digital, serta praktik pengembangan layanan informasi hukum.

Materi pertama mengenai “Kebijakan dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025” disampaikan oleh Munajatin Nurur Rohmah Lingga Utami, Pustakawan Ahli Pertama dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum. Materi ini menekankan pentingnya peran JDIH dalam mendukung ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu serta dapat diakses secara luas.

Selanjutnya, materi tentang monitoring website JDIH tingkat provinsi, kabupaten, dan kota membahas pemantauan kualitas pengelolaan serta penyajian informasi hukum pada setiap laman JDIH. Pemantauan ini menjadi bagian penting untuk memastikan informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

Materi mengenai “JDIH dalam Ekosistem Pemerintahan Digital (PEMDI)” disampaikan oleh Adi Setiawan, Pranata Komputer Ahli Muda dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Pembahasan berfokus pada pemanfaatan teknologi dan keterhubungan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan serta peningkatan kualitas layanan informasi hukum.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Ade Prayudha, Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan membagikan pengalaman pengembangan JDIH melalui berbagai inovasi layanan, meliputi: program JDIH Goes to Schools, pembuatan film edukasi antiperundungan, sosialisasi produk hukum daerah, JDIH Balikpapan on Podcast, penerjemahan produk hukum daerah, serta penyediaan informasi hukum yang ramah bagi penyandang disabilitas melalui huruf Braille dan bahasa isyarat. 

Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan JDIH tidak hanya berfokus pada penyediaan dokumen hukum, tetapi juga pada upaya mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat melalui media dan format yang beragam.

Penguatan pengelolaan JDIH diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum yang tepercaya, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan mudah dijangkau. (Bagian Hukum/MYW)

#BALIKPAPANKUBANGUNKUJAGAKUBELA

#BALIKPAPANMANTAPCES!

Previous Next