Berita

Balikpapan - Wali Kota Rahmad Mas'ud menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Mahakam yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka, Kamis (23/12/2021) pagi yang didampingi Gubernus Isran Noor. Gubernur juga mengecek kesiapan personel yang hadir, baik TNI Polri, Basarnas, dan BPBD.

Hadir pula stakeholder lainnya dalam apel jelang Hari Raya Natal ini. Gubernur mengatakan, Kalimantan Timur akan tetap melaksanakan instuksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 2021. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 dapat berjalan tetap menaati protokol kesehatan dengan disiplin.

"Kita juga mengantisipasi keberadaan varian omicron. Di Indonesia sudah terindikasi ada lima. Susah terisolasi dengan bagus oleh pemerintah pusat. Mereka juga mengatakan keadaan pasien tidak berat," terang gubernur Isran Noor.

Kendali begitu, lantaran Dayat ular yang mencapai 5 kali lipat varian delta, maka akan sangat membahayakan jika yang tertular memiliki penyakit komorbid. Inilah yang dihindarkan.

Gelar pasukan ini, selain sebagai pengamanan untuk momen tersebut, juga mengantisipasi berkkembangnya dang n=meningkatnya penularan COVID-19.

"Apel bersama dinisiasi pPolri, khususnya Polda Kaltim. Ini untuk antisipasi bagaimana dalam perayaan Nataru. Dan alhamdulillah sejauh ini omicron tidak ada indikasi di Kaltim. Mudah-mudahan jangan," sebutnya.

Sementara, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Herry Rudolf Nahak menambahkan, nantinya dalam pelaksanaan ibadah, Gereja akan melaksanakan protokol kesehatan (prokes).

"Saya sudah minta para Kapolres di daerah untuk menyampaikan kepada pimpinan rumah ibadah untuk memastikan melaksanakan prokes," ujar Kapola Herry Rudolf Nahak.

Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan pengamanan di Gereja dengan unsur TNI, sekaligus melihat situasi dan kondisi dalam pelaksanaan prokes.

"Sekaran kita fokus jangan sampai ada gelombang COVID-19 berikutnya, dengan berbagai cara kita pastikan prokes dilaksanakan itu yang utama," harapnya.

Taerkait Posko untuk di Kaltim, pihaknya akan menyiapkan 66 posko yang terdiri dari Pos Pengamanan, Pelayanan, dan Terpadu dengan jumlah personel 2 ribuan.

"Kami juga melibatkan unsur gabungan seperti TNI dan unsur lainnya, serta melaksanakan imbauan prokes," tandasnya. (diskominfo/cha)