Berita

Peraturan Baru

Lihat Semua
Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 400.14.1.1/1879/e/setda Tentang Penyampaian Tema, Logo, Panduan Identitas Visual Dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026
SE
Surat Edaran Kota Balikpapan Nomor 400.14.1.1/1512/e/setda Tentang Peringatan Hari Keluarga Nasional Tahun 2026
SE
Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 400.9.12.1/1513/e/setda Tentang Dukungan Pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak Di Hari Pertama Sekolah (Gamas)
SE
Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 100.3.4.3/1249/e/setda Tentang Pendaftaran Digitalisasi Perlindungan Sosial (Pendaftaran Perlinsos) Di Kota Balikpapan Tahun 2026
SE

img

18-05-2022

Rakor Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Balikpapan, Selasa 17 Mei 2022, bertempat di Grand Ballrom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2022.

Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun ini di buka langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda, Ibu Elyzabeth Emmy Roswita L Toruan SH, MH. serta mengundang 52 (lima puluh dua) Perangkat Daerah, 7 (Tujuh) Instansi Pemerintah, dan 6 Ketua Keluarga Sadar Hukum sebagai peserta. dalam kesempatan ini Hadir sebagai narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bidang HAM Ibu Umi Laili, SH., MH dan Kepala Sub. Bidang Pemajuan HAM Ibu Favourita Sirait, SH., M.Si. Dalam kegiatan ini juga hadir Bapak Tri Ekhwan Djuniarso, SH dari Polresta Balikpapan sebagai moderator.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan RANHAM dan Aksi HAM.

Semoga kegiatan ini dapat terus berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Balikpapan sebagai Kota yang layak huni dengan mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. (Bag.Hukum/DH)



Kembali
Share

Link Terkait