Berita

Peraturan Baru

Lihat Semua
Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 500.6.5.3/3105/e/setda Tentang Dukungan Keikutsertaan Dalam Ajang Kampanye We Love Balikpapan 2026
SE
Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 600.1.17.3/3114/e/setda Tentang Peningkatan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kota Balikpapan Tahun 2026
SE
Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 400.14.1.1/2975/e/setda Tentang Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026
SE
Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 800/2662/e/setda Tentang Penyesuaian Kegiatan Kedinasan Di Luar Kantor Dampak Dari Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan
SE

img

30-07-2020

TELAH TERBIT! PERMENPAN RB NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

Jabatan Fungsional Analis Hukum telah resmi terbentuk dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum. Salah satu instrumen penting membentuk profesionalisme PNS adalah jabatan fungsional. Pengembangan dan pembentukan jabatan fungsional baru sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme. Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum dimaksudkan untuk menyediakan wadah pengembangan karir bagi PNS yang selama ini melaksanakan tugas analisis dan evaluasi hukum pada Kementerian/LPNK dan Pemda. Tugas analisis dan evaluasi hukum meliputi: analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, serta permasalahan hukum (audit hukum), pengawasan pelaksanaan PUU (pemantauan dan peninjauan). Pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum, diharapkan Jabatan Fungsional Analis Hukum dapat terus berkembang dan memberikan dampak baik bagi hukum di Indonesia. Untuk segera terlaksananya operasionalisasi dari Jabatan Fungsional Analis Hukum, maka saat ini BPHN sedang menyusun peraturan-peraturan pelaksana dari terbentuknya Jabatan Fungsional Analis Hukum.

Kembali
Share

Link Terkait