Berita

Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk dan mengukuhkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Madinatul Iman. Dalam forum ini, pemerintah kota melibatkan berbagai pihak, baik dari pengusaha, media, Forum Koordinasi Umat Beragama, organisasi profesi, dan lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Sri Wahjuningsih mengungkapkan, forum ini diharapkan bisa mendukung program terkait perempuan dan anak.

"Tujuan Forum Puspa adalah agar Balikpapan menjadi Kota Madinatul Iman. Ini adalah amanah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yakni untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten dan Kota," ungkap Yuyun, sapaan Sri Wahyuningsih, Senin (15/11/2021) di Hotel Grand Jatra, usai pengukuhan.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa peran dari kelembagaan masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak.

Unsur-unsur yang diambil sebagai pengurus memang dari berbagai kalangan. Mereka yang terlibat diharapkan dapat berkontribusi, baik dalam bentuk pemikiran maupun langkah nyata.

"Ada Ibu Emmy Alaydrus ketua IPEMI, ibu Ernawati Gafar sebagai Ketua IWAPI Kaltim dan pengusaha perempuan, juga perguruan tinggi ada dari Universitas Mulia dan Universitas Balikpapan. Juga lainnya," sebutnya.

Juga ada dari organisasi HRD di Balikpapan dan Kelembagaan masyarakat yang peduli terhadap anak berkebutuhan khusus. "Ada Bapak Rio dari ketua Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrom," imbuhnya.

Menurutnya mereka diharapkan bisa membawa isu mengenai perempuan dan anak di Kota Balikpapan untuk dibahas lembaga masing-masing.

"Nantinya bukan hanya DP3AKB yang berbicara mengenai isu perempuan dan anak tapi juga semua unsur yang mewakili ini. Serta apa yang bisa dilakukan melalui peran mereka," ungkapnya.

Yuyun menambahkan, program ini telah lama disiapkan, namun sempat tertunda karena pandemik COVID-19. "Kami berikan beri pembekalan mengenai Puspa Kaltim juga. Kami akan susun program kerja selama tiga tahun," terangnya.

Menurutnya pihak-pihak yang terlibat ini dipilih agar isu ini semakin meluas. "Ini adalah tahun pertama kami bentuk," katanya.

Sementara, mewakili Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, Asisten Ekbangkesra Setdakot Balikpapan, Muhammad Noor. Dirinya juga membacakan sambutan Wali Kota. "Perempuan dan anak adalah isu lintas sektoral dan lintas bidang yang sangat strategis. Berhasil tidaknya pembangunan sebuah negara sangat tergantung pada kontribusi yang mereka berikan," ungkapnya.

Menurutnya perempuan tidak harus mendominasi laki-laki, tapi bagaimana membuat hubungan relasi yang seimbang dan harmonis. Yang antara lain diwujudkan melalui berbagai peran dalam keluarga. Juga dalam bermasyarakat sampai tahapan bernegara.

"Sementara anak adalah aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Kita harus memastikan mereka semua sejahtera, sehingga diperlukan sinergitas yang baik dengan berbagai organisasi," lanjutnya.

Sinergi yang dihasilkan adalah bagian penting dari kebijakan dan strategi pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya forum yang dikukuhkan ini sangat diharapkan dapat mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota Balikpapan.

"Perwakilan dari masing-masing organisasi tentunya lebih memahami kondisi lapangan dan memiliki inovasi dan terobosan baru. Pemerintah dan anggota Forum Puspa harus berjalan beriringan dan saling berkoordinasi demi terjalinnya partisipasi lintas sektor dalam menyelesaikan masalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Juga kesenjangan ekonomi pada perempuan," tandasnya. (diskominfo/ cha/mgm)