Siapa Yang Online

Kami Memiliki 14 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini6
Kemarin47
Minggu Ini114
Bulan Ini155
Keseluruhan32938

Bakohumas Berperan Kawal Ruang Publik Wujudkan ASEAN Community 2015

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freedy H. Tulung berharap Peran Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menjadi pengawal ruang publik untuk melaksanakan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan ASEAN Community 2015.

"Mari kita manfaatkan forum ini sebagai wadah konsolidasi bagi kita dalam memperkuat diseminasi agenda kebijakan mengenai ketahanan energi."kata Freddy saat membuka  Forum Pertemuan Bakohumas Regional Timur,  Balikpapan, Kaltim, Kamis (11/9).

Freddy juga berharap forum ini dapat merumuskan strategi dalam menumbuh-kembangkan partisipasi publik melalui dunia usaha, asosiasi profesi, media, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum dalam ASEAN Community 2015 terkait masalah ketahanan energi.

Menurut Dirjen IKP,  tema pertemuan Bakohumas pada kesempatan ini adalah mengenai kesiapan praktisi humas penyelenggara negara dalam menghadapi ASEAN Community 2015. "Dengan fokus bagaimana kita selaku praktisi humas dapat membantu dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap publik di Indonesia dan di ASEAN) tentang ketahanan energi."katanya

Pada kesempatan tersebut Dirjen IKP yang juga selaku Ketua Umum Bakohumas Pusat, menjelaskan ASEAN yang beranggotakan sepuluh negara memliki luas wilayah 4.435.670 Km2 dengan total penduduknya sekitar 600 juta jiwa dan hampir setengahnya merupakan penduduk Indonesia atau 9 persen dari penduduk dunia.

Memiliki GDP hampir US$ 2 juta atau lebih dari 3% GDP dunia, dan GDP per kapita lebih dari US$ 3 ribu. Serta rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN dalam beberapa tahun belakangan rata-rata (average) mencapai 7,4% per tahun.

Menurut Dirjen, merupakan keniscayaan bahwa kita sebagai warga Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari tuntutan zaman yang menghendaki arus globalisasi dan pasar terbuka (open market), khususnya dalam menghadapi ASEAN Community 2015. "Pada saat itulah nanti kita akan menghadapi arus keluar dan masuk secara bebas di kawasan ASEAN berupa barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Free flow of goods, services, investment, capital and skilled labour."katanya

Saat itulah akan terjadi kehidupan ekonomi, bisnis, sosial, dan budaya di kawasan yang 'menyatu'.Batas-batas yang ada di antara negara-negara ASEAN menjadi 'kabur'."Setidaknya ada tujuh profesi di ASEAN yang sudah disepakati melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) antara lain: perawat, dokter umum, dokter gigi, akuntan, insinyur, arsitek, dan land surveyor."katanya

Melihat itu semua, lanjut Freddy, menjadi tantangan dan peluang serta  manfaat (benefit) bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi praktisi humas yang tergabung dalam Bakohumas dalam menghadapi ASEAN Community 2015.

Disinilah peran praktisi humas yang tergabung dalam Bakohumas seyogyanya ikut berperan serta menjalankan peran edukasi di ruang publik dalam menjelaskan ASEAN Community 2015. "Tumbuhkan rasa optimisme publik dalam menghadapi ASEAN Community 2015 dengan mengubah pola pikir (mindset) dari inward looking menjadi outward looking. Mengubah pola pikir ASEAN Community 2015 yang semula merupakan ancaman menjadi peluang yang memberi manfaat (benefit). Karena bagaimana pun tujuan dari ASEAN Community adalah meningkatkan kesejahteraan di kawasan ASEAN – melalui TIGA PILAR ASEAN (Politik Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya)."katanya

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BALIKPAPAN. Untuk meningkatkan kemampuan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara maka Bior Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan bimbingan teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Balikpapan (11/9).

Sebagaimana sambutan Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum Ibu Dra. Hj. Eka Otty. P. L,. MAP dikatakan  “bahwa diperlukan kesiapan dan kesigapan para pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum mutlak diperlukan agar ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat dan mutakhir serta kemudahan akses yang cepat dan mudah dapat diberikan sebagai bukti kemudahan dalam memberikan pelayanan hukum kepada tidak saja bagi aparatur negara dan penegak hukum, namun juga bagi kalangan akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya serta masyarakat lusa pada umumnya.

Sehingga Diharapkan dengan meningkatnya kompetensi para pejabat dan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum maka keberadaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dapat terkelola dengan baik sehingga mempermudah akses masyarakat untuk mengetahui dan memahami semua peraturan perundag-undangan mulai dari undang-undang dasar, peraturan daerah, peraturan gubernur/bupati/walikota.”

Diharapkan pula kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya yang telah memiliki website sendiri dapat menghimpun peraturan dibidangnya masing-masing mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri hingga ke peraturan daerah dan peraturan gubernur. Sebagai contoh dinas Lingkungan Hidup dapat menghimpun undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan seterusnya hingga peraturan daerah dan peraturan gubernur yang berhubungan dengan bidang Lingkungan Hidup, sehingga apabila diperlukan pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang cepat data peraturan yang dibutuhkan telah tersedia di masing masing SKPD. Hal ini sejalan dengan peraturan gubernur Provinsi Kalimantan Timur No 12 Tahun 2001 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa SKPD merupakan unit penunjang jaringan (UPJ) dimana Biro Hukum merupakan Pusat jaringan JDIH di daerah.

Pada acara bimtek ini nara sumber yang memberikan materi adalah Kasubbag Inventarisasi dan Dokumentasi Hukum Kementrian Dalam Negeri Bapak Faisal Roza dan Bapak Theo Simorangkir SH, MH dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Materi yang dibawakan oleh Bapak Faisal dari Kemendagri adalah pengenalan aplikasi mandiri untuk kumpulan peraturan perundang undangan serta penggunaannya dan Bapak Theo dari Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan aplikasi Library And Archive Analysis System ( LARAS ), yang merupakan aplikasi untuk membuat katalog dan perpustakaan secara online localhost.

Bimtek ini diikuti dengan jumlah peserta lebih dari 50 orang yang merupakan perwakilan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta satuan perangkat kerja daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Sub Bagian Data dan Sistem Informasi Telah Menyelesaikan Workshop Linux Angkatan Kedua

Kemarin adalah hari terakhir dari rangkaian Workshop Linux yang diadakan oleh Sub Bagian Data dan Informasi Pemerintah Kota Balikpapan.

Hari Rabu dan Kamis tanggal 13 dan 14 Juli 2011, Sub Bagian Data dan Informasi Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan Workshop Linux Angkatan dengan peserta dari seluruh SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, materi yang disajikan sama dengan angkatan pertama, yaitu : Pengenalan apa itu Sistem Operasi Open Source dan Linux, Pengenalan Open Office Word Processor, Pengenalan Open Office Spreadsheet, Pengenalan Open Office Presentation, dan bagaimana cara menginstall Sistem Operasi Linux di dalam Konputer atau Lapto.


Kegiatan ini rencananya akan dilanjutkan pada tanggal 20 dan 21 Juli 2011 dan pesertanya angkatan ketiga yang berasal dari SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Test

test

Wakil Wali Kota: “Penghargaan Yang Kita Raih Harus Tetap Dievaluasi”

Balikpapan, Upacara gabungan  pada 17 September Kali ini digunakan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengevaluasi program-program pelayanan publik dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Rabu (17/9). Pada Upacara kali ini Inspektur Upacara Wakil Wali Kota Heru Bambang memajukan jadwal Upacara 15 menit lebih awal, hal ini dikarenakan melihat kondisi cuaca yang sangat cerah, selain itu agar seluruh Aparatur Sipil Negara dapat segera kembali ke kantor masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa keterlambatan.

Melalui sambutannya Wakil Wali Kota menyampaikan penghargaan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan seluruh komponen masyarakat, khususnya insan perhubungan dalam mewujudkan managemen transportasi publik yang baik di Kota Balikpapan. “Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini Kota Balikpapan kembali mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk yang ke-18 kalinya. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kota Balikpapan, khususnya Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, yang memiliki andil dalam keberhasilan Kota Balikpapan meraih WTN tahun ini,” ujar Wakil Wali Kota.

Heru Bambang menambahkan penghargaan ini seyogyanya mampu memotivasi kita untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik. Diantaranya adalah menyelesaikan masalah penataan parkir dan rekayasa lalu lintas guna mencegah kemacetan yang mulai sering terjadi di Kota Balikpapan. “Diperlukan komitmen kita semua dalam menata transportasi publik di Balikpapan, karena tidak akan cukup upaya yang dilakukan Pemerintah Kota tanpa didukung dengan kesadaran seluruh masyarakat dalam membantu terciptanya aktifitas transportasi yang lancar di Kota Balikpapan,” tambahnya.

Selain itu terkait dengan diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Wakil Wali Kota juga mengintruksikan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran, bahwa untuk realisasi anggaran 2014 tersisa waktu kurang lebih tiga bulan lagi. Wakil Wali Kota meminta kepada seluruh SKPD agar segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, baik secara fisik maupun administrasi keuangan dapat segera diselesaikan. (hms/ecs)

Wujudkan Kesadaran Hukum, Pemkot Akan Gelar Sosialisasi

Dalam rangka menyosialisasikan dan implementasi peraturan perundang-undangan produk hukum daerah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bagian Hukum Setdakot Balikpapan akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Daud Pirade selaku Kepala bagian Hukum Setdakot Balikpapan, kegiatan sosialisasi tersebut akan dibagi dalam dua tahap. “Tahap pertama akan dimulai pada 24 Februari sampai dengan 21 April 2015 di 34 kelurahan se- Kota Balikpapan, dan tahap kedua akan dimulai pada tanggal 27 Juli sampai 23 September 2015,” jelas Daud Pirade.

Read more: Wujudkan Kesadaran Hukum, Pemkot Akan Gelar Sosialisasi

Subcategories

Login Form

Polling

Bagaimana menurut anda tentang website ini?

bagus - 75%
baik - 0%
lumayan - 0%
biasa ja - 25%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 01 Aug 2011 - 05:54