Siapa Yang Online

Kami Memiliki 39 Tamu dan tidak ada Anggota online

Total Pengunjung

Hari Ini41
Kemarin62
Minggu Ini103
Bulan Ini433
Keseluruhan56457

Bakohumas Berperan Kawal Ruang Publik Wujudkan ASEAN Community 2015

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freedy H. Tulung berharap Peran Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menjadi pengawal ruang publik untuk melaksanakan edukasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan ASEAN Community 2015..

"Mari kita manfaatkan forum ini sebagai wadah konsolidasi bagi kita dalam memperkuat diseminasi agenda kebijakan mengenai ketahanan energi."kata Freddy saat membuka  Forum Pertemuan Bakohumas Regional Timur,  Balikpapan, Kaltim, Kamis (11/9).

Freddy juga berharap forum ini dapat merumuskan strategi dalam menumbuh-kembangkan partisipasi publik melalui dunia usaha, asosiasi profesi, media, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum dalam ASEAN Community 2015 terkait masalah ketahanan energi.

Menurut Dirjen IKP,  tema pertemuan Bakohumas pada kesempatan ini adalah mengenai kesiapan praktisi humas penyelenggara negara dalam menghadapi ASEAN Community 2015. "Dengan fokus bagaimana kita selaku praktisi humas dapat membantu dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap publik di Indonesia dan di ASEAN) tentang ketahanan energi."katanya

Pada kesempatan tersebut Dirjen IKP yang juga selaku Ketua Umum Bakohumas Pusat, menjelaskan ASEAN yang beranggotakan sepuluh negara memliki luas wilayah 4.435.670 Km2 dengan total penduduknya sekitar 600 juta jiwa dan hampir setengahnya merupakan penduduk Indonesia atau 9 persen dari penduduk dunia.

Memiliki GDP hampir US$ 2 juta atau lebih dari 3% GDP dunia, dan GDP per kapita lebih dari US$ 3 ribu. Serta rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN dalam beberapa tahun belakangan rata-rata (average) mencapai 7,4% per tahun.

Menurut Dirjen, merupakan keniscayaan bahwa kita sebagai warga Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari tuntutan zaman yang menghendaki arus globalisasi dan pasar terbuka (open market), khususnya dalam menghadapi ASEAN Community 2015. "Pada saat itulah nanti kita akan menghadapi arus keluar dan masuk secara bebas di kawasan ASEAN berupa barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Free flow of goods, services, investment, capital and skilled labour."katanya

Saat itulah akan terjadi kehidupan ekonomi, bisnis, sosial, dan budaya di kawasan yang 'menyatu'.Batas-batas yang ada di antara negara-negara ASEAN menjadi 'kabur'."Setidaknya ada tujuh profesi di ASEAN yang sudah disepakati melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) antara lain: perawat, dokter umum, dokter gigi, akuntan, insinyur, arsitek, dan land surveyor."katanya

Melihat itu semua, lanjut Freddy, menjadi tantangan dan peluang serta  manfaat (benefit) bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi praktisi humas yang tergabung dalam Bakohumas dalam menghadapi ASEAN Community 2015.

Disinilah peran praktisi humas yang tergabung dalam Bakohumas seyogyanya ikut berperan serta menjalankan peran edukasi di ruang publik dalam menjelaskan ASEAN Community 2015. "Tumbuhkan rasa optimisme publik dalam menghadapi ASEAN Community 2015 dengan mengubah pola pikir (mindset) dari inward looking menjadi outward looking. Mengubah pola pikir ASEAN Community 2015 yang semula merupakan ancaman menjadi peluang yang memberi manfaat (benefit). Karena bagaimana pun tujuan dari ASEAN Community adalah meningkatkan kesejahteraan di kawasan ASEAN – melalui TIGA PILAR ASEAN (Politik Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya)."katanya

Belajar dengan PKK Desa Mergosono, Kecamatan Buayan

Dalam rangka persiapan menghadapi lomba Kadarkum tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang direncanakan sekitar bulan September dan Oktober tahun ini, Lurah Klandasan lir Edy Gunawan,S.H, Lurah Karang Rejo yang diwakili Ka.Sie.Tramtib Aliju, Sekcam Balikpapan Selatan Ir.Amirullah serta staf Bagian Hukum yang selama ini membina Kelurahan dalam lomba Kadarkum, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemkab Kebumen. Dalam pertemuan konsultasi tersebut dijelaskan oleh Ka.Bag.Hukum Pemkab Kebumen bahwa Tim Kadarkum Desa Mergosono berhasil meraih peringkat I Nasional berkat peran aktif Duta Hukum Ibu Sukraningsih, yang selama ini membantu melatih Ibu-ibu PKK dalam menghafal materi lomba yang diberikan.

Dalam penjelasannya Ibu Sukraningsih mengataka bahwa tim yang terdiri dari 5 orang, masing-masing diminta untuk menghafal satu undang-undang. Dan setiap anggota harus mampu menghafal minimal 25 pertanyaan yang berkaitan dengan Undang-undang. Atas ketekunan inilah akhirnya kelompok Kadarkum Desa Mergono meraih prestasi tingkat Nasional walaupun dengan dana sangat minim.

Dari penjelasan inilah, tentunya motivasi perlu diberikan oleh Lurah Edy Gunawan, S.H kepada warganya yang nanti akan mewakli Balikpapan dalam lomba Kadarkum tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan agar hasil pertemuan konsultasi di Kebumen ini dapat menjadi pemicu bagi anggota Kadarkum Kelurahan Klandasan Ilir untuk membawa nama Balikpapan ke tingkat Provinsi bahkan jika perlu ke tingkat Nasional.

Comments (0)

Mengunjungi Desa Sadar Hukum Di Bali

Provinsi Bali adalah merupakan daerah yang memiliki desa sadar hukum terbanyak secara nasional. Untuk itulah maka Pemerintah Kota Balikpapan, yang dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mengajak beberapa orang Lurah dan Camat Balikpapan Tengah untuk melihat lebih dekat bagaimana aktifitas masyarakat Desa di Bali yang konon kesadaran hukum warganya sangat tinggi, sehingga masyarakat desanya sangat patuh pada aturan hukum serta tatanan nilai-nilai budaya yang sangat tinggi.

Oleh karena itu wajar bila Kementerian Hukum dan HAM memberikan apresiasi atas keberhasilan Provinsi Bali dalam membina kesadaran hukum masyarakatnya. Hal inilah yang seharusnya menjadi panutan daerah lain untuk meningkatkan kesadaran hukum di daerahnya.

Bercermin dari keberhasilan ini, maka Pemerintah Kotat Balikpapan menugaskan Camat Balilkpapan Tengah Tirta Dewi,S.Sos,M.AP, Camat Balikpapan Barat Hasanuddin,S.Sos, Lurah Marga Sari Priyono,S.Sos,Lurah Gunung Sari Ulu Susarno serta beberapa staf Bagian Hukum yang selama ini membina Kelurahan Sadar Hukum berkunjung ke Pemerintah Kota Denpasar, khusus untuk mengetahui sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh Pemkot Denpasar dalam membina masyarakatnya. Hal ini dalam upaya membina kesadaran hukum masyarakat Kota Balikpapan, khususnya kelurahan-kelurahan yang telah ditetapkan oleh Kemenkum dan HAM sebagai Kelurahan Sadar Hukium.

Tentunya hasil dari perjalanan ini dapat diterapkan di Balikpapan guna menggandengkan Balikpapan sebagai kota terbersih, dan juga kota yang kesadaran hukum masyarakatnya tinggi, menuju kota Balikpapan yang Madinatul Iman.

Comments (0)

PEMBINAAN KELURAHAN SADAR HUKUM

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan saat ini melaksanakan Program Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum,  yang dilaksanakan di 12 Kelurahan, baik yang sudah berstatus Kelurahan Sadar Hukum maupun yang masih persiapan menuju Kelurahan Sadar Hukum.

Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-290/2012 yang merupakan implementasi dari pelaksanaan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM yang arah kebijakannya bertujuan memperbaiki substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yaitu yang antara lain melalui pendidikan dan pembinaan diberbagai peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu melalui pembentukan dan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dapat menjadi salah satu solusi yang mampu memecahkan persoalan-persoalan hukum didalam masyarakat khususnya di Kota Balikpapan.

Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan dalam rangka penciptaan supremasi Hukum, dan upaya pemberdayaan masyarakat untuk sadar Hukum serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berprilaku berlandasakan atas Hukum untuk mewujudkan kesadarah Hukum masyarakat akan Hak dan Kewajibannya sebagai warga Kota Balikpapan.

Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum yang di Ketuai oleh Asisten Tata Pemerintahan Setdakot Balikpapan telah dilaksanakan sejak tanggal 01 Oktober 2012 hingga saat ini sudah berlangsung di 6 Kelurahan dari 12 Kelurahan yang ditetapkan sebagai sasaran kegiatan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dengan kategori Kelurahan Persiapan menuju Binaan Sadar Hukum, Kelurahan Binaan Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum.

Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan indikator Kelurahan Sadar Hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yakni pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 90%, rendahnya angka kriminalitas, rendahnya angka penggunaan narkoba, tidak adanya usia pernikahan dini serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan tinggi.

Peserta dalam pembinaan Kelurahan Sadar Hukum adalah para kader PKK, Kader Posyandu, Pokdarkum, Dasa Wisma, Ketua-ketua RT, serta paara tokoh masyarakat

Materi yang disampaikan dalam acara pembinaan ini adalah bagaimana peran masyarakat dalam memotivasi warga untuk membayar PBB yang disampaikan oleh narasumber dari Dispenda, upaya menekan angka kriminalitas dan penggunaan narkoba oleh Polresta Balikpapan, Pencegahan KDRT oleh Koalisi Perempuan Balikpapan (KPB), mencegah perkawinan usia dini dari Kantor Kemenag Kota Balikpapan, serta materi tentang Clean, Green and Healthy City dari DKPP Kota Balikpapan.

 

Comments (0)

Pertemuan Berkala JDIH ke-XX Wilayah Timur di Denpasar

Pertemuan berkala Jaringan Dokumentasi Hukum Indonesia Ke-XX Wilayah Timur berlangsung di Sanur Bali Beach Hotel pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2011. Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan Provinsi Bali  yang juga bertindak selaku pembicara. Dalam kesempatan itu Asisten Pemerintahan Provinsi Bali menyampaikan materi berjudul " Upaya Revitalisasi Jaringan dan Dokuemntasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali".

Pertemuan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BPHN Pusat yang pada tahun ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pemprov Bali. Pertemuan ini dihadiri kurang lebih 300 orang peserta yang datang dari seluruh anggota JDIH di Indonesia.

Pertemuan ini banyak membahas tentang jaringan dokumentasi hukum yang merupakan sistem pengembangan informasi bidang hukum, yang bertujuan untuk mempermudah bagi setiap anggota jaringan dalam mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan,dan referensi hukum.

Dari hasil pertemuan tersebut telah disepakati pertemuan JDIH berikutnya akan dilaksanakan di Manado.

Read more: Pertemuan Berkala JDIH ke-XX Wilayah Timur di Denpasar

Comments (0)

RAKOR BIRO HUKUM SE-KALTIM DAN KALTARA

 

 

DERAWAN, Pemerintah kota balikpapan (bagian hukum) baru-baru ini mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur pada (22-23/10) yakni rapat Koordinasi Bantuan Hukum ser-kalimantan timur dan bimbingan teknis Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia se-kaltim dan kaltara. Adapun keikutsertaan rekan-rekan dari wilayah kaltara dikarenakan belum terbentuknya kantor wilayah kementerian hukum dan ham propinsi kaltara, sehingga untuk sementara kegiatan RANHAM di pusatkan ke pr

Acara dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Asisten I Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Bapak Aji Sayid Fathur Rahman.

Dikatakan pada sambutannya bahwa “secara konstitusional hak hukum setiap warga negara Indonesia dijamin oleh negara, sehingga seharusnya setiap orang yang tersandung hukum seyogyanya mendapat perlindungan hukum atau pendampingan hukum dalam masalah hukum yang dihadapinya. Namun demikian membangun tatanan hukum tidaklah mudah demikian pula halnya dalam melaksanakan norma-norma HAM dalam tugas dan fungsi pemerintah daerah, karena tidak semua aparatur pemerintah mengerti norma-norma HAM yang melekat dalam tugas dan fungsi setiap SKPD.

Pada acara tersebut yang menjadi nara sumber untuk Rakor Bantuan Hukum yaitu Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Timur Bapak Risal Nurul Fitri, SH. dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Samarinda Bapak Jimmy. C. Pardede, SH, MH.

Dalam paparannya Bapak Risal Nurul Fitri dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bahwa kejaksanaan memiliki 10 program prioritas dalam melakukan pekerjaannya yaitu (1).Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa, (2).Bidang Keuangan dan Perbankan, (3).Perpajakan, (4).Minyak dan Gas Bumi, (5).BUMN dan BUMD, (6).Kepabeanan dan Cukai, (7).Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/ABPD-P, (8).Aset Negara/Daerah, (9).Pertambangan dan (10).Pelayanan Umum

Sedangkan yang menjadi nara sumber pada acara Bimbingan Teknis Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yaitu Ibu Eka Juraidah, SH., MH dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Samarinda dan Kabag Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan Timur Bapak Radiansyah, SH., MH

Pada sesi lain Bapak Radiansyah dalam paparannya menyampaikan bahwa manusia memiliki 10 hak dasar yaitu (1).Hak Hidup, (2).Hak BErkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, (3).Hak Mengembangkan Diri, (4).Hak Memperoleh Keadilan, (5).Hak Atas Kebesasan Probadi, (6).Hak Rasa Aman, (7).Hak Atas Kesejahteraan, (8).Hak Turut serta Dalam Kepemerintahan, (9).Hak Wanita dan (10) Hak Anak. (Biro Hukum)